Meski menuai kritik, Adi menilai formasi kabinet yang besar ini memiliki tujuan strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja kabinet sangat tinggi. Jika kabinet ini tidak mampu menunjukkan hasil yang memadai, kritik tentang pemborosan anggaran akan terus menggema.
"Jadi, kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan buktinya nyata dan konkret dan semua lini bisa diselesaikan," ujarnya.
Untuk diketahui, Kabinet Merah Putih diawaki 53 menteri dan kepala lembaga, namun komposisinya menjadi gemuk lantaran pada adanya posisi tambahan wakil menteri dan wakil kepala lembaga yang jumlahnya mencapai sekira mencapai 56 personel.
Apabila ditotal, tak kurang dari 112 orang menjadi awak Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Prabowo Subianto. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan Kabinet Dwikora I pada masa Pemerintahan Soekarno.
Berdasarkan data dari situs Setkab, Kabinet Dwikora I yang hanya berumur kurang dari dua tahun, mulai 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966, tercatat ada 110 menteri yang menjabat, termasuk perdana menteri. Kabinet Dwikora I memiliki 90 kementerian.
Kemudian Kabinet Dwikora II mencatatkan ada 132 jabatan menteri dan setingkatnya dengan jumlah kementerian 86. Kabinet Dwikora II sendiri hanya seumur jagung, tak sampai dua bulan berjalan, kabinet ini bubar, yakni 24 Februari 1966 sampai dengan 28 Maret 1966.
Kabinet Dwikora sendiri dibentuk pada masa Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan juga ketika mengalami krisis.
Baca Juga: Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan