Meski menuai kritik, Adi menilai formasi kabinet yang besar ini memiliki tujuan strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja kabinet sangat tinggi. Jika kabinet ini tidak mampu menunjukkan hasil yang memadai, kritik tentang pemborosan anggaran akan terus menggema.
"Jadi, kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan buktinya nyata dan konkret dan semua lini bisa diselesaikan," ujarnya.
Untuk diketahui, Kabinet Merah Putih diawaki 53 menteri dan kepala lembaga, namun komposisinya menjadi gemuk lantaran pada adanya posisi tambahan wakil menteri dan wakil kepala lembaga yang jumlahnya mencapai sekira mencapai 56 personel.
Apabila ditotal, tak kurang dari 112 orang menjadi awak Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Prabowo Subianto. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan Kabinet Dwikora I pada masa Pemerintahan Soekarno.
Berdasarkan data dari situs Setkab, Kabinet Dwikora I yang hanya berumur kurang dari dua tahun, mulai 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966, tercatat ada 110 menteri yang menjabat, termasuk perdana menteri. Kabinet Dwikora I memiliki 90 kementerian.
Kemudian Kabinet Dwikora II mencatatkan ada 132 jabatan menteri dan setingkatnya dengan jumlah kementerian 86. Kabinet Dwikora II sendiri hanya seumur jagung, tak sampai dua bulan berjalan, kabinet ini bubar, yakni 24 Februari 1966 sampai dengan 28 Maret 1966.
Kabinet Dwikora sendiri dibentuk pada masa Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan juga ketika mengalami krisis.
Baca Juga: Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu