Suara.com - Penanganan kasus stunting jadi perhatian pemerintah pusat, terutama sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu. Pada 2014, angka stunting nasional tercatat sebanyak 37 persen. Jokowi kemudian memasang target agresif ingin presentase stunting turun hingga 14 persen pada 2024.
Data terakhir dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2023 mencatat bahwa presentase stunting nasional telah turun drastis selama 9 tahun pemerintahan Jokowi menjadi 21,5 persen.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono pernah menyatakan bahwa Indonesia memang masih alami tantangan berat dalam sektor kesehatan, terutama untuk mencapai target stunting di bawah 20 persen sesuai standar WHO.
Meski begitu, Dante optimistis, dengan intervensi tepat sasaran, maka target penurunan stunting dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang.
"Penurunan angka stunting ini menjadi prioritas. Karena berkaitan langsung dengan perkembangan otak dan fisik anak," kata Dante.
Pemerintah, kata dia, terus memperbaiki akses gizi yang lebih baik dan memperluas layanan kesehatan ibu dan anak. Serta memastikan posyandu dan puskesmas dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.
Meski secara nasional, angka stunting di Indonesia masih di bawah standar WHO, teyapi ada beberapa daerah dengan kasus stunting rendah. Salah satunya kabupaten Karawang.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Karawang Eka Sanatha mengklaim bahwa penanganan stunting di Karawang sejak 2022- 2024 sudah mengalami kemajuan yang sangat baik.
Pada 2022, Karawang berhasil menurunkan angka stunting dari 20,6 persen menjadi 14 persen.
"Di Tahun 2023, Karawang menjadi salah satu Kabupaten terbaik se- Jawa Barat dalam penanganan stunting. Prestasi ini juga diapresiasi Pemerintah Pusat," kata Eka.
Eka menambahkan bahwa dengan kebersamaan, upaya penanganan stunting bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang, Sofiah juga menyatakan bahwa keberhasilan penurunan stunting di Karawang tak lepas dari peran serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya 5.637 orang.
Kata Sofiah, TPK bertugas melakukan monitoring, pendampingan, dan edukasi terhadap keluarga yang memiliki anak stunting. Hasilnya, berdasarkan data EPPGM dan SSGI tahun 2022 jumlah anak stunting di Karawang mengalami penurunan yang signifikan.
Berita Terkait
-
Kualitas Gibran jadi "Ban Serep" Prabowo Disoal Gegara Banyak Orang Jokowi di Kabinet: Banyak Titipan Kayak Daycare
-
Diultimatum Mahfud MD Gegara Salahgunakan Stempel Kementerian, Yandri Susanto Diadukan ke Prabowo: Pak Masak Begini?
-
Sidang Putusan Gugatan Rp5,246 Triliun Ditunda Lagi, Hakim Malah Minta Kubu Rizieq Bersurat ke Jokowi di Solo, Kenapa?
-
Dibongkar Pratikno, Jokowi dan Para Eks Menteri KIM Saling Balas Pesan Lucu di Grup WA, Ngobrolin Apa?
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Baru Mendarat, Presiden Prabowo Langsung 'Sidang' Kepala BGN soal Keracunan MBG: Ini Masalah Besar!
-
Panggung Muktamar X PPP Berubah Jadi Ring Tinju, Sesama Kader Saling Serang di Depan Media
-
Drama Panas di Awal Muktamar X PPP: Adu Mulut 'Lanjutkan' vs 'Perubahan' Pecah Saat Mardiono Pidato
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Aturan Main Tak Biasa di Muktamar X PPP: Institusi Haram Intervensi, tapi Petinggi Boleh Jadi Timses
-
Bukan Langsung Pilih, Ini 4 Tahap Rapat yang Harus Dilewati Calon Ketum PPP di Muktamar X
-
127 Hektar Lahan Jagung Dipanen, Begini Strategi Polda Riau
-
GKR Hemas Pastikan Program Ketahanan Pangan Berdampak Nyata untuk Rakyat
-
Korban Keracunan MBG Tembus 5.000, DPR Bongkar Dugaan Kelalaian Dapur: Sejak Awal Sudah Disampaikan
-
5 Fakta di Balik Rencana Shell Jual Ratusan SPBU di Indonesia