Suara.com - Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Laksamana Sukardi menyebut Jokowi bukanlah kader murni partai besutan Megawati Soekarnoputri.
Menurut dia, Jokowi sebenarnya adalah politisi naturalisasi di PDIP. Ini terjadi karena adanya sindrom kepemimpinan narsis yang diidap Megawati.
"Dalam ilmu sosiologi ada terminologi narsistik leadership syndrome. Itu merasa dirinya paling penting dan tidak mau menerima kalau ada orang lain melebihi. kalau perlu dibunuh," ujar Laksamana Sukardi dikutip dari Yotube Total Politik.
Dalam pandangannya, partai politik yang pimpinannya terkena narsistik leadership syndrome tidak akan bisa maju sebab tidak bisa menghasilkan kader berkualitas.
"Partai politik diamanati konstitusi memilih pemimpin, tapi kalau ketuanya narsistik leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi popularitasnya, akhirnya apa? Naturalisasi kaya PSSI. Jokowi naturalisasi di PDIP," beber mantan Menteri Negara BUMN ini.
"Emang naturalisasi pak, bukan kader dari bawah?" tanya Didiet Budi Adiputro, host Total Politik.
"Nggaklah. Saya waktu di PDIP ga ada Jokowi," jawab Laksamana Sukardi mantap.
Jokowi kata Sukardi, mulai populer ketika menjadi Wali Kota Solo. Menurut dia, Jokowi pintar dalam mengambil hati rakyat.
Menurutnya, Jokowi mendekati rakyat dan bersalaman yang mana hal ini belum pernah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Baca Juga: Refleksi Kepemimpinan Jokowi: 10 Tahun Membangun Negeri
Hal itu kata Laksamana Sukardi, menggugah hati rakyat hingga menganggap Jokowi adalah bagian dari mereka.
"Dan PDIP menang itu karena waktu mengusung Jokowi. Waktu Mega maju, kalah kan. Karena narsistik leadership syndrome, ketika Jokowi ingin melebihi nggak boleh, maka keluar istilah petugas partai," ungkap Laksamana Sukardi.
Jokowi sendiri baru bergabung ke PDIP di tahun 2004. Ia menjadi salah satu pengurus DPC PDIP Brengosan Purwosari, Solo. Saat itulah, Jokowi berkenalan dengan FX Hadi Rudyatmo.
Di tahun 2005, Jokowi dan Rudyatmo maju sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo didukung PDIP dan PKB. Pada Pilkada itu, Jokowi-Rudi berhasil menang.
Berita Terkait
-
Refleksi Kepemimpinan Jokowi: 10 Tahun Membangun Negeri
-
Mengapresiasi Pencapaian Jokowi, Membangun Harapan untuk Prabowo Subianto, Merdeka!
-
10 Tahun Jokowi, 15 PLBN Dibangun di Berbagai Wilayah Indonesia
-
Tuai Kontroversi, Najwa Shihab Sebut Jokowi Nebeng Pesawat TNI Pulang ke Solo
-
Diserbu Warga saat Makan Soto di Solo, Apakah Jokowi Masih Dikawal Pasca Lengser?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza
-
4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan