Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus melakukan serangan di Jalur Gaza, Palestina. Akibatnya, kecaman terus datang dari sejumlah negara di dunia seperti Jerman.
Menurut informasi dari media setempat yang dilansir dari Antara, Jerman saat ini tengah mencium upaya Israel mengusir warga Palestina di Jalur Gaza.
Bahkan, Jerman juga mengatakan upaya yang saat ini dilakukan agar kedepan Netanyahu bisa membangun kembali daerah kantong bekas perang dengan Hamas itu.
"Pernyataan Ben-Gvir merupakan provokasi yang tidak dapat diterima dan sangat ditentang Pemerintah Federal. Kami mengecam keras hal ini," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Kathrin Deschauer kepada jurnalis di Berlin, ibu kota Jerman.
"Pemerintah federal menentang pernyataan dan proyek semacam ini. Gaza adalah milik warga perempuan dan laki-laki Palestina," kata Deschauer.
"Pemerintah federal menolak permukiman Israel (di Gaza), ini tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional tetapi juga pasti merugikan solusi politik apa pun, termasuk yang terkait dengan solusi dua negara," ujarnya, menambahkan.
Ben-Gvir melontarkan pernyataan itu pada Senin (21/10) dalam konferensi yang dihadiri kalangan pemukim Israel beraliran sayap kanan.
Konferensi itu dilangsungkan dekat perbatasan dengan Jalur Gaza dan bertujuan untuk mendesak pembangunan kembali pemukiman Yahudi di daerah kantong Palestina tersebut.
Pada acara yang mengusung slogan "Gaza milik Kita, Selamanya" dan "Bersiap menempati kembali Gaza" itu, Ben-Gvir mengatakan bahwa "mendorong emigrasi" penduduk Palestina dari wilayah itu merupakan solusi "paling etis" untuk konflik saat ini.
Baca Juga: Serangan Brutal Guncang Industri Dirgantara Turki, Korban Berjatuhan
"Jika kita mau, kita dapat memperbarui permukiman di Gaza," kata pemimpin ultranasionalis tersebut.
"Kita (juga) bisa melakukan hal lain - mendorong emigrasi. Sebenarnya, ini adalah solusi paling etis dan paling tepat," imbuhnya.
Amerika Serikat secara konsisten menentang gagasan Israel membangun kembali pemukiman di Gaza.
Sikap itu kembali ditegaskan AS sepanjang perang yang sedang berlangsung, terutama setelah Israel membongkar permukimannya di Gaza hampir dua dekade lalu.
Menurut situs berita Israel, Walla, inisiatif semacam itu dapat mempersulit pembelaan Israel dalam kasus hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, mengingat hukum internasional menganggap pemukiman di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal.
Afrika Selatan pada Desember 2023 mengadukan Israel di ICJ, dan menuding pemerintah Israel melanggar Konvensi Genosida PBB 1948. Pengadilan tersebut memulai sidang pada Januari terkait langkah-langkah perlindungan untuk Gaza. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan