Suara.com - Komisi I DPR RI tunggu keputusan Menteri Pertahanan yang baru yakni Sjafrie Sjamsoeddin soal keberlanjutan Revisi UU TNI. Revisi tersebut sempat tertunda di era DPR periode sebelumnya.
"Nanti tergantung. Kami tunggu rapat dengan Menhan baru nanti Menhan akan menyerahkan draftnya," ujar Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, Komisi I menunggu keputusan apakah akan melakukan revisi undang-undang atau tidak. Terlebih aturan mengenai kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif.
"Kan kemarin itu seperti dibahas, untuk direvisi undang-undangnya, Apakah mau dilanjutkan atau cukup dengan perpres, nanti kita lihat bagaimana, seperti apa nantinya," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau pun nantinya ada revisi UU TNI harus disusun dari semula. Menurutnya, hal itu tak bisa begitu saja melanjutkan draf revisi sebelumnya.
"Bisa saja mengambil yang lalu, langsung kita kerjakan lagi. Tapi kan pasti ada penyesuaian, jadi harus ditata ulang lagi, dipastikan pasal demi pasal, kata demi kata, agar jangan sampai ada multitafsir," ujarnya.
"Hal ini yang penting, karena kalau bahasa keren itu kan the devil is in the detail. Hal-hal yang detailnya ini yang berbahaya kalau tidak seksama," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Belum Digembleng di Akmil Magelang, Menteri-menteri Prabowo Sudah Tegang dan Doa Kencang, Apa Penyebabnya?
-
Detik-detik Kabinet Prabowo OTW Magelang Naik Hercules: Yusril Senyum Lepas, Nusron Wahid Auto Zikir
-
Ancam Mogok Nasional usai Prabowo Presiden, Massa Buruh Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen hingga Cabut UU Cipta Kerja
-
Desak Prabowo Pecat Gibran jika Tak Mau Kena Petaka, Amien Rais Diskakmat Netizen: Lu Siapa, Tuhan?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar