Suara.com - Kelompoh Hamas nampaknya sudah 'menyerah' setelah satu tahun lebih ini dibombardir tak henti oleh militer Israel di Jalur Gaza, Palestina.
Mereka juga mendorong agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik pasukan Israel di jalur Gaza dan mendoron gencatan senjata.
Hal itu menjadi persyaratan Hamas untuk memulai negosiasi perundingan damai dengan Israel, kata Taher Nunu, penasihat media dari ketua biro politik Hamas.
"Sejak awal, kami telah menetapkan empat 'kunci' untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perang ini. Kunci-kunci itu termasuk gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh pasukan dari Gaza, bantuan kemanusiaan serta akses yang bebas, upaya rekonstruksi ... dan akhirnya pertukaran tahanan dengan sandera," kata Nunu saat ditanya tentang tanggapan Hamas terhadap proposal perdamaian dari mediator internasional setelah putaran pembicaraan baru di Qatar.
Ia mengatakan bahwa Hamas menghargai upaya yang dilakukan oleh para mediator dan terbuka untuk menerima proposal baru, namun telah menyampaikan sikapnya dengan jelas.
Pada Minggu (27/10), Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi mengusulkan gencatan senjata selama dua hari di Jalur Gaza untuk pertukaran empat sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dengan beberapa warga Palestina yang berada dalam tahanan Israel.
Sebelumnya pada hari yang sama, Dmitry Gendelman, penasihat perdana menteri Israel, mengatakan kepada Sputnik bahwa negosiasi di Doha diharapkan berlangsung hingga setidaknya pada Selasa.
Israel mengutus kepala dinas rahasia Mossad, David Barnea, untuk bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) /CIA, William Burns, dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani untuk membahas opsi-opsi kesepakatan terkait Gaza.
Pembicaraan yang diadakan di Doha ini telah mengalami kebuntuan selama beberapa bulan karena pemerintah Israel dan Hamas saling menuduh menggagalkan setiap opsi untuk perdamaian.
Baca Juga: Serangan Terbaru Israel di Gedung Pemukiman Gaza: 55 Tewas Termasuk Wanita dan Anak-Anak
Setelah militer Israel berhasil membunuh ketua biro politik Hamas, Yahya Sinwar, yang dikenal menentang kesepakatan perdamaian, banyak pihak di Israel melihat ini sebagai peluang untuk merundingkan kesepakatan yang akan memungkinkan pengembalian para sandera yang ditahan oleh Hamas. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak