Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/10).
Pertemuan ini membahas mengenai penguatan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini, salah satunya adalah penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas mengenai evaluasi kelembagaan instansi pemerintah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi ini kemudian akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menteri Rini menyampaikan Kementerian PANRB siap mendukung penguatan tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, maupun aspek penilaian kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Peran Kementerian PANRB pada Kementerian/Lembaga yang lain adalah memberikan support untuk memastikan kebijakan-kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik tentunya dari aspek tata kelola pemerintahaannya" ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan aspirasi dan apresiasinya kepada Kementerian PANRB. Lebih jauh ia berharap, penataan kelembagaan yang tengah dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
“Terima kasih ibu Menteri PANRB beserta jajaran. Pembahasan yang kami lakukan hari ini, dilakukan untuk satu tujuan saja, yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bisa memberi kontribusi terbaik kepada rakyat,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Menteri PANRB Paparkan Program 100 Hari untuk Akselerasi Kinerja Kabinet Merah Putih
Berita Terkait
-
Menteri PANRB Paparkan Program 100 Hari untuk Akselerasi Kinerja Kabinet Merah Putih
-
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menteri Rini Tekankan Peran ASN Muda dalam Pembangunan
-
SKP Perdana, Presiden Prabowo Tekankan Pelayanan Untuk Rakyat, Menteri PANRB: Tata Kelola Organisasi Kabinet Merah Putih
-
Meniti Karier dari PNS, Segini Kekayaan Rini Widyantini Saat Dilantik Jadi Menteri PANRB
-
Jejak Karier Rini Widyantini, Menteri PANRB Kabinet Prabowo yang Jadi PNS Sejak 1997
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya