Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah menyebutkan bahwa sekarang tengah marak 'universitas ruko' yang memberikan gelar doktor dengan mudah. Gelar akademis tersebut dengan mudahnya diberikan tapi tidak mempertimbangkan kualitas pendidikan.
Akibat fenomena tersebut, Himmatul merasa kalau gelar doktor kini tidak lagi terkesan luar biasa.
"Sekarang ini banyak sekali program doktor yang sudah pasti jadi doktor. Dulu kan gelar doktor itu rasanya luar biasa, gelar profesor itu rasanya luar biasa. Sekarang orang pakai universitas ruko bisa jadi doktor. Benar Pak, ada namanya universitas ruko," kata Himmatul saat forum Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Dia menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak universitas. Namun, sayangnya tidak mementingkan kualitas pendidikan yang diberikan.
"Indonesia paling banyak universitasnya di dunia. Cuma ya itu, banyaknya bisnis. Jadi bukan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, tapi yang sekadar dapat selembar ijazah doktor," imbuhnya.
Politisi partai Gerindra itu mengaku kalau dirinya termasuk sering ditawari gelar doktor oleh universitas tertentu. Akan tetapi, Himmatul menolak karena pilih ingin menempuh jalur kuliah yang sebenarnya.
Dia juga mengaku terinspirasi dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi prof Stella Christie yang juga hadir di acara yang sama.
"Saya sendiri banyak kok ditawari untuk jadi doktor. Tapi ya enggak keren lah. Saya tuh pengen kayak Prof Stella juga gitu kan, doktornya benar-benar doktor yang luar biasa gitu pengennya ya. Jadi tidak sekedar gelar dokter gitu," ucap Himmatul.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membenahi keberadaan universitas ruko tersebut .
"Ini mungkin harus dibenahi juga ya untuk universitas-universitas seperti itu. Mungkin di daerah nanti di-mapping untuk pergelaran tinggi, kebutuhan daerah itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ungkap Penyebab Lulusan SMK Banyak jadi Pengangguran, Komisi X DPR: Ada Diskriminasi Kualitas Sekolah
-
Deputi Otorita IKN Lapor ke DPR: Area Legislatif dan Yudikatif Rampung 2028, Pembangunan Istana Wapres Lagi Dikebut
-
Blak-blakan di DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Jurus buat Bikin Mafia Tanah Jera
-
Ungkit Status Negara Hukum, Anies Blak-blakan Bela Tom Lembong usia Tersangka: I Still Have My Trust In Tom
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
Terkini
-
Komplotan Begal 7 Kali Beraksi di Jakarta Nyamar Debt Collector, Korbannya 'Dibuang' ke Flyover!
-
Aksi Culas Bos Pangkalan Elpiji Terbongkar, Oplos Tabung Gas hingga Raup Rp70 Juta Saban Bulan
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik
-
Dapur MBG Penyebab Keracunan di SDN Gedong Tak Bersertifikat, Komnas PA Tuntut Tanggung Jawab Hukum
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
22 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Enggan Berkomentar
-
Tinjau Langsung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Begini Pesan Menag Nasaruddin Umar
-
Marak Kasus Keracunan, Komnas PA Tolak Guru Jadi Bahan Uji Coba Sampel MBG
-
Gelar Aksi di Monas, Ibu-Ibu Kritik MBG: 8.649 Anak Keracunan Bukan Sekadar Angka Statistik!
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis