Ia menilai bahwa masalah ini seharusnya tidak perlu dibawa ke DPR untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Menurutnya, persoalan ini bisa diselesaikan dengan lebih mudah tanpa perlu melibatkan DPR RI. Beberapa anggota DPR RI yang hadir dalam rapat juga mengungkapkan kejanggalan terkait pemecatan Rudy.
"Padahal ini sesuatu hal yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan ini tidak harus sampai ke sini," ujar Saras.
Lebih lanjut Saras menyatakan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto jika nasib Rudy Soik tidak ditindaklanjuti dengan jelas oleh institusi Polri.
Saras menilai bahwa Rudy Soik telah berhasil mengungkap kasus mafia subsidi BBM yang merugikan para nelayan di NTT. Namun, tugas tersebut justru berujung pada tuduhan pelanggaran kode etik yang menyebabkan Rudy dipecat.
Ia juga mengatakan bahwa Rudy Soik merupakan sosok polisi yang telah berjuang melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sayangnya, Rudy kini seolah-olah dipandang sebagai bagian dari oknum yang mencemarkan nama baik institusi Polri.
Update Terbaru Kasus Rudy Soik
Mabes Polri menyatakan bahwa Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga akan mempertimbangkan usulan DPR terkait pemecatan Ipda Rudy Soik yang meminta agar Polri tidak memecat Rudy Soik.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa Polri berencana meninjau kembali pemecatan tidak hormat terhadap Rudy Soik sebagai respons terhadap permintaan dari Komisi III DPR RI.
Sandi juga menjelaskan bahwa telah ada sistem yang mengatur proses peninjauan kembali kasus pemecatan Rudy Soik. Kapolda NTT akan memperhatikan saran dan masukan dari Komisi III DPR RI selama proses ini.
Sementara itu, usai menerima banyak kritik dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan mengadakan sidang banding terkait kelanjutan karier Rudy Soik. Sidang tersebut akan membahas keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan untuk memberhentikan Rudy.
Baca Juga: Profil Ipda Rudy Soik: Perjalanan Karier dan Kontroversi Pengungkapan Kasus Mafia BBM di NTT
Demikianlah informasi terkait kronologi pemecatan Rudy Soik, seorang perwira kepolisian yang mengungkap dugaan praktik mafia BBM di NTT.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas
Berita Terkait
-
Profil Ipda Rudy Soik: Perjalanan Karier dan Kontroversi Pengungkapan Kasus Mafia BBM di NTT
-
Mau Lapor ke Prabowo, Apa Alasan Saras Mati-matian Bela Ipda Rudy Soik usai Dipecat Polda NTT?
-
Kapolda NTT Buka Peluang Gelar Sidang Ulang Kasus Pemecatan Ipda Rudy Soik
-
Usai Rapat Bareng Komisi III, Kapolda NTT Usap-usap Kepala Ipda Rudy Soik: Kamu Tetap Anak Saya
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026