Suara.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada konferensi pers hari Senin mengecam keras langkah Amerika Serikat yang baru-baru ini mengerahkan pesawat pengebom B-52 ke kawasan Timur Tengah.
Baghaei menyebut bahwa kehadiran AS di kawasan tersebut hanya memperburuk ketidakstabilan, bukan menjadi jaminan keamanan.
“Kami selalu meyakini bahwa kehadiran Amerika di kawasan ini adalah faktor destabilisasi,” ujar Baghaei, merespons pertanyaan tentang penempatan pesawat bomber AS.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menggentarkan tekad Iran untuk mempertahankan diri.
Langkah AS ini dipandang sebagai respons atas ketegangan yang kian memanas setelah serangan Israel terhadap fasilitas militer Iran pada 26 Oktober lalu, sebagai balasan atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober.
Dalam serangan tersebut, empat tentara tewas dan beberapa sistem radar mengalami kerusakan. Iran pun menyatakan akan memberikan tanggapan yang "pasti dan tegas" atas tindakan Israel.
Menanggapi situasi di Timur Tengah yang semakin tegang, Baghaei menyatakan bahwa Iran mendukung segala upaya yang mengarah pada gencatan senjata, khususnya di Gaza dan Lebanon, di mana konflik berkecamuk antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran, seperti Hamas dan Hizbullah.
Di sisi lain, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa negaranya memiliki kekuatan rudal yang cukup tangguh untuk menahan serangan apapun.
“Israel tidak akan berani menyerang kita,” ujar Pezeshkian dengan penuh keyakinan.
Baca Juga: Amnesty Internasional Desak Iran Bebaskan Mahasiswi yang Ditangkap Gara-gara Lepas Pakaian di Kampus
Pada kesempatan tersebut, Baghaei juga menegaskan kembali posisi resmi Iran yang menolak pengembangan senjata nuklir, sesuai arahan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Namun, ia menambahkan bahwa Iran tetap akan melengkapi dirinya dengan segala hal yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Penempatan bomber B-52 oleh AS dan retorika ketegasan dari para pejabat Iran memperlihatkan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.
Berita Terkait
-
Amnesty Internasional Desak Iran Bebaskan Mahasiswi yang Ditangkap Gara-gara Lepas Pakaian di Kampus
-
Seorang Perempuan Iran Copot Baju Protes Polisi Moral, Kini Hilang Misterius
-
Peringatan Iran ke Israel: Hentikan Serangan atau Hadapi Konsekuensi!
-
Rekor! 75 Juta Warga AS Sudah Nyoblos, Harris vs Trump Makin Panas!
-
Trik Cerdik Hamas Tipu Pasukan Israel, 4 Tentara Tewas
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet