Suara.com - Dua hari lalu, sebuah video muncul yang memperlihatkan seorang wanita Iran menanggalkan pakaiannya hingga hanya mengenakan pakaian dalam untuk memprotes pelecehan oleh polisi moral di sebuah universitas di Teheran. Rekaman di media sosial memperlihatkan dia dimasukkan ke dalam mobil oleh sejumlah pria berpakaian sipil dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan.
Wanita tersebut, yang tidak disebutkan identitasnya, diduga dilecehkan di dalam Universitas Islam Azad yang bergengsi di Teheran oleh anggota pasukan paramiliter Basij yang merobek jilbab dan pakaiannya, menurut laporan dari beberapa media berita dan saluran media sosial di luar Iran.
Direktur hubungan masyarakat Universitas Azad, Amir Mahjob, mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa mahasiswi tersebut, yang terpisah dari suaminya dan seorang ibu dari dua anak, "mengidap gangguan mental". Surat kabar lokal Farhikhtegan juga menyatakan bahwa ia telah dirawat di fasilitas kesehatan mental.
Dua hari kemudian, keberadaannya masih belum diketahui, yang mendorong Amnesty International cabang Iran untuk menyerukan pembebasannya segera.
"Pihak berwenang harus melindunginya dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan memastikan akses ke keluarga dan pengacara. Dugaan pemukulan dan kekerasan seksual terhadapnya selama penangkapan memerlukan penyelidikan yang independen dan tidak memihak," kata organisasi tersebut.
Mai Sato, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Republik Islam Iran, mengatakan di X bahwa ia akan memantau insiden ini dengan saksama, termasuk tanggapan pihak berwenang.
Di Iran, perempuan wajib mengenakan jilbab dan pakaian longgar di depan umum. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan penangkapan Mahsa Amini, warga negara Iran-Kurdi, pada tahun 2022. Kemudian, dia meninggal dalam tahanan, yang memicu protes keras di seluruh negeri.
Para perempuan melepas dan bahkan membakar jilbab mereka. Aktris Iran Hengameh Ghaziani termasuk di antara mereka yang ditahan karena melepas jilbabnya di Instagram sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan tersebut. Tindakan keras berikutnya menewaskan lebih dari 500 pengunjuk rasa.
Polisi moral Iran atau Gasht-e-Ershad didirikan pada tahun 2006 untuk memastikan penerapan ketat undang-undang jilbab yang telah ada sejak tahun 1980-an. Mereka berpatroli di tempat umum dan semakin sering hadir di sekolah dan perguruan tinggi, serta memantau pakaian perempuan.
Sejak saat itu, perempuan memprotes undang-undang ini dengan mengenakan pakaian ketat atau memperlihatkan rambut mereka di depan umum dan di media sosial.
Berita Terkait
-
Peringatan Iran ke Israel: Hentikan Serangan atau Hadapi Konsekuensi!
-
Kolaborasi PJI dan AWS Ajak 300 Siswi Eksplorasi di Bidang STEAM
-
Penghargaan WEPS 2024 dari UN Women: Menyoroti Inisiatif Pemberdayaan Perempuan dalam Bisnis di Indonesia
-
Iran Ancam AS dan Israel: Balasan Menghancurkan Menanti!
-
Ngaku Bajunya Dibuka Masinton, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Camelia Neneng Lapor ke Komnas Perempuan
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Demo Mahasiswa Jumat Besok, Ini 5 Tuntutan yang Bakal Dibawa di Aksi Bundaran HI
-
Bupati Muara Enim Diduga Perintahkan Anak Buah Suap BPK demi Ubah Hasil Audit
-
Mahasiswa Ancam 'Reformasi Jilid II' dalam 18 Hari, Begini Reaksi Kepala BIN
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung