Suara.com - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Cek Fakta menilai hoaks mulai menjamur menjelang Pilkada 2024. Pernyataan tersebut didukung dengan berkaca dari Pilpres 2024 pada Februari lalu.
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menilai jelang pilkada, mulai ada hoaks mengenai komunis hingga SARA.
“Jika mulai ada hoaks soal komunis, hasutan kebencian berbasis agama, etnis, suku, afiliasi lain, itu tanda pemilu atau pilkada sudah dekat,” kata Septiaji dalam acara Indonesia Fact Cheking Summit (IFCS) 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Pasalnya, Mafindo mencatat pada semester I 2024 atau pada saat diselenggarakannya Pilpres 2024, jumlah hoaks mencapai 2.119. Adapun 31,6 persen di antaranya merupakan hoaks terkait pemilu
Menurut Septiaji, jumlah tersebut hampir menyentuh total temuan hoaks sepanjang tahun 2023 yang mencapai 2.330. Dengan begitu, dia menilai saat pesta politik besar, hoaks menjadi alat untuk memengaruhi opini publik.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pada Maret 2024 hoaks yang ditemukan mencapai 394, April 328, Mei 412, dan Juni sebanyak 296 kasus.
Usai Pilpres, Setiadji menjelaskan hal serupa juga akan terjadi pada Pilkada 2024. Dengan banyaknya hoaks yang makin menjamur, dia menyebut hari pemungutan suara makin dekat.
“Seluruh elemen Bangsa Indonesia berharap Pilkada kali ini berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipercaya, juga tanpa hoaks,” ujar Septiadji.
Menurut dia, hoaks yang bermunculan jelang Pilkada 2024 berbeda dengan saat pilpres. Sebab, hoaks yang muncul bersifat lebih lokal serta menyasar calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu.
Baca Juga: PDIP Endus Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Libatkan Oknum Kapolda
Berita Terkait
-
IFCS 2024: Cek Fakta Siapkan Pemantauan Hari Pemungutan Suara Pilkada
-
BSSN Wanti-wanti Ancaman Bahaya di Pilkada 2024, Serangan Ransomware Mengintai!
-
Cegah Pemilu Curang, Komisi II DPR Dukung Penggunaan Sirekap di Pilkada 2024
-
PDIP Endus Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Libatkan Oknum Kapolda
-
Pakar Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat Penegak Hukum Cawe-cawe di Pilkada
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan