Suara.com - Pakar Telematika, Roy Suryo ikut mengecam para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang kini menjadi tersangka di kepolisian karena menjadi pelindung alias 'pembeking' bisnis judi online. Pasalnya, belasan pegawai Komdigi meraup untung alias cuan demi melindungi ribuan situs judol yang sedang diberantas oleh pemerintah.
Kepada Suara.com, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini awalnya tidak mempercayai soal keuntungan dari belasan pegawai Komdigi yang disebut hanya mendapat 'upah' sebesar Rp8,5 juta agar satu situs judol agar tidak terkena blokir.
Sepengetahuan eks politisi Partai Demokrat itu, bayaran untuk 'menjaga' satu situs judol agar tidak diblokir pemerintah bisa mencapai puluhan juta per bulan.
"Saya tidak percaya satu situs itu harganya cuma 8,5 juta, terlalu murah. Bayangkan ya, bisik-bisik yang pernah saya dengar itu harganya antara 20 sampai 25 juta per situs, itu per bulan," ujarnya kepada Suara.com saat dihubungi Kamis (7/11/2024).
"Kalau itu dikalikan, misalnya seribu situs, berapa duitnya. Apalagi juga selama lebih dari 2 tahun. Jadi nggak mungkin cuma 8,5 juta," sambung Roy Suryo.
Nominal puluhan juta per situs itu dinilai lebih masuk akal, mengingat pendapatan para situs judol juga sangat fantastis. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pengahasilan dari situs judi online bisa mencapai triliunan rupiah.
Atas dasar itu, menurut Roy, penyidik juga perlu memastikan nominal yang harus dibayar para situs judol kepada pegawai Komdigi untuk mengamankan diri. Ribuan situs yang dilindungi itu juga diperkirakan telah disaring oleh Komdigi dengan mempertimbangkan pihak yang berani membayar.
"Sengaja dipilih mana yang berani bayar, mana enggak. Kalau mereka yang bayar, ya selamat, istilahnya dibina kemarin. Tapi kalau enggak, dibinasakan oleh mereka. Jadi memang jahat banget," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan pengakuan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, seharusnya ada 5.000 situs judol yang diblokir. Tetapi kemudian ada 1.000 situs yang justru 'dibina' alias sengaja dilindungi oleh Komdigi dengan membayarkan uang sejumlah nominal tertentu.
Baca Juga: Pasang Badan usai Nama Ketum Terseret, Projo Bela Budi Arie: Dia Pernah Copot Pegawai Terlibat Judol
Berita Terkait
-
Terkuak! Aksi 'Gila' Pegawai Komdigi Pembeking Bisnis Judol: Sengaja Kirim Rekening Palsu buat Kelabui PPATK
-
Pasang Badan usai Nama Ketum Terseret, Projo Bela Budi Arie: Dia Pernah Copot Pegawai Terlibat Judol
-
Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
-
Jaksa Kasus Tom Lembong Ngaku Beli Jam Rp4 Juta di Pasar, Youtuber Ini Colek Abdul Qohar: Saya Bayarin Rp20 Juta, Boleh?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu