Suara.com - Negara Iran berencana untuk membuka klinik perawatan bagi wanita yang melanggar hukum jilbab wajib yang mengharuskan mereka untuk menutupi kepala mereka di depan umum.
Saat mengumumkan pembukaan "klinik perawatan pelepasan jilbab", Mehri Talebi Darestani, kepala Departemen Wanita dan Keluarga dari Markas Besar Teheran untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan mengatakan bahwa tempat tersebut akan menawarkan "perawatan ilmiah dan psikologis untuk pelepasan jilbab".
"Pendirian pusat ini akan diperuntukkan bagi perawatan ilmiah dan psikologis untuk pelepasan jilbab, khususnya bagi generasi remaja, dewasa muda, dan wanita yang mencari identitas sosial dan Islam dan mengunjungi pusat ini adalah pilihan," sebuah laporan oleh Iran International mengutip Talebi.
Khususnya, Departemen Wanita dan Keluarga dari Markas Besar Teheran untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan berada di bawah wewenang langsung pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Badan tersebut dilaporkan bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan menegakkan standar agama yang ketat di Iran, khususnya yang terkait dengan pakaian wanita.
Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah seorang mahasiswa, yang menanggalkan pakaiannya hingga hanya mengenakan pakaian dalam di kampus Teheran sebagai bentuk protes atas perlakuan kasar oleh penegak aturan berpakaian, ditahan dan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan kesehatan mental.
Berita tentang klinik baru itu telah menyebar di antara kelompok protes "Wanita, Kehidupan, Kebebasan" dan para wanita, yang memicu ketakutan dan kemarahan.
Berbicara dengan The Guardian dengan syarat anonim, seorang wanita muda dari Iran mengatakan, "Itu bukan klinik, itu penjara."
"Kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan mengalami pemadaman listrik, tetapi sepotong kain adalah apa yang dikhawatirkan negara ini. Jika ada saatnya bagi kita semua untuk kembali ke jalan, sekaranglah saatnya atau mereka akan mengurung kita semua," katanya.
Menurut pengacara hak asasi manusia Iran, Hossein Raeesi, gagasan klinik untuk merawat wanita yang tidak mematuhi hukum jilbab "tidak Islami maupun sejalan dengan hukum Iran". Penggunaan Fasilitas Psikiatri untuk Membendung Perbedaan Pendapat
Baca Juga: Iran Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Pembatasan Minyak
Pihak berwenang Iran telah dituduh secara luas menggunakan lembaga kesehatan mental untuk membendung perbedaan pendapat terhadap hukum jilbab yang ketat. Metode tersebut telah dikecam oleh para pembela hak asasi manusia sebagai tindakan yang kasar dan manipulatif secara psikologis.
Berbicara kepada The Guardian, Sima Sabet, seorang jurnalis Iran yang tinggal di Inggris yang menjadi target percobaan pembunuhan oleh Iran tahun lalu, mengatakan bahwa tindakan tersebut "memalukan".
"Ide mendirikan klinik untuk 'menyembuhkan' wanita yang tidak berjilbab itu mengerikan, di mana orang-orang dipisahkan dari masyarakat hanya karena tidak mengikuti ideologi yang berkuasa," katanya.
Berbicara dengan The Guardian dengan syarat anonim, seorang wanita muda dari Iran mengatakan, "Itu bukan klinik, itu penjara."
"Kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan mengalami pemadaman listrik, tetapi sepotong kain adalah apa yang dikhawatirkan negara ini. Jika ada saatnya bagi kita semua untuk kembali ke jalan, sekaranglah saatnya atau mereka akan memenjarakan kita semua," katanya.
Menurut pengacara hak asasi manusia Iran, Hossein Raeesi, gagasan klinik untuk merawat wanita yang tidak mematuhi hukum jilbab "tidak Islami dan tidak sejalan dengan hukum Iran.
Berita Terkait
-
Tegang! Iran Tolak Tekanan Barat Soal Nuklir
-
Tike Priatnakusumah Curhat soal Proses Berhijab: Takut Kehilangan Pekerjaan
-
Cerita Awal Mula Berhijab, Tike Priatnakusumah Ternyata Pernah Alami Penyesalan
-
Iran Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Pembatasan Minyak
-
Belajar Berhijab, Tike Priatnakusumah Sempat Khawatir Tak Dapat Pekerjaan
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!