Suara.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 dipastikan akan mengalami kenaikan, meskipun persentasenya belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Lantas, bagaimana ketentuan dan besaran UMP 2025 DKI Jakarta?
Pemerintah telah menegaskan bahwa akan ada peningkatan upah minimum, termasuk di wilayah Jakarta. Sebagai informasi, UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku di seluruh wilayah provinsi tersebut.
UMP digunakan sebagai patokan utama dalam penetapan upah minimum di berbagai kabupaten/kota dalam satu provinsi. Besaran UMR untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan pada akhir November 2024.
Kenaikan UMP 2025 DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memastikan bahwa UMP Jakarta pada 2025 akan naik. Namun, Hari Nugroho selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, menyatakan bahwa besaran kenaikan UMP 2025 belum dapat dipastikan.
persentase kenaikan UMP Jakarta masih menunggu keputusan dari rapat Dewan Pengupahan. Ada potensi kenaikan UMP bisa lebih besar karena "alpha" (indeks tertentu yang disimbolkan dengan α) yang ditetapkan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.067.381, di mana angka tersebut mengalami kenaikan 3,38 persen atau Rp165.583 dibandingkan tahun 2023.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan akan mempertimbangkan dengan saksama aspirasi buruh yang disampaikan melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait permintaan kenaikan UMP.
Hingga kini, diskusi mengenai upah minimum tahun 2025 masih berlangsung. Pengusaha dan buruh belum mencapai kesepakatan terkait formula kenaikan upah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja, yang mencakup ketentuan upah.
Namun, diperkirakan bahwa UMP tahun 2025 hanya akan mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2024, dengan maksimal kenaikan sebesar 5 persen.
Baca Juga: Berapa UMP Jawa Timur 2025? Cek Bocoran Terbaru dan Simulasi Hitungannya
Sementara itu, rapat pembahasan mengenai UMP Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung pada 19 dan 20 November 2024. Hasilnya akan diumumkan paling lambat dilakukan pada 21 November 2024.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, pemerintah masih merumuskan aturan pengupahan baru pasca putusan MK. Berdasarkan PP No. 51/2023, upah minimum harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November untuk provinsi dan 30 November untuk kabupaten/kota.
Buruh Tuntut Kenaikan UMP hingga 10 persen
Dalam aksi demonstrasi pada 30 Oktober 2024 lalu di Balai Kota Jakarta, para buruh di Jakarta menuntut kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen.
Permintaan tersebut didasarkan pada perhitungan kebutuhan hidup layak di Jakarta yang mencapai Rp6 juta per bulan. Di sisi lain, kenaikan UMP yang tidak sampai 5 persen masih membuat para buruh merasa tercekik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, adanya beban tambahan berupa kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga 12 persen, kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta kewajiban membayar iuran Tapera dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, membuat menjadikan kenaikan UMP merupakan hal yang urgent.
Serikat pekerja menuntut agar kenaikan UMP 2025 tidak menggunakan formula dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan. Aturan yang berlaku sejak 10 November 2023 tersebut dianggap tidak relevan pasca putusan MK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur