Suara.com - Para buruh di Jawa Timur menantikan kenaikan upah minimum (UMP/UMK) untuk tahun 2025, yang diperkirakan akan naik sekitar enam persen. Karena kenaikan UMP 2025 ini nantinya akan menjadi acuan besaran upah, para buruh sangat berharap usulan kenaikan UMP 2025 sebesar 10 persen dapat dikabulkan oleh pemerintah.
Kira-kira, berapa upah minimum 2025 Jawa Timur? Apakah betul akan mengalami kenaikan enam persen, atau hingga 10 persen?
Penetapan resmi mengenai UMP dijadwalkan paling lambat pada 21 November 2024, sementara UMK akan diumumkan pada 30 November 2024. Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan bahwa kenaikan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja berpenghasilan rendah serta kondisi dunia usaha, guna menciptakan keseimbangan yang adil.
Penasaran, berapa upah minimum 2025 Jawa Timur? Pastikan Anda simak ulasan di bawah ini sampai akhir untuk mengetahui informasi mengenai prediksi upah minimum 2025 Jawa Timur.
Upah Minimum 2025 Jawa Timur
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memang telah memastikan upah minimum provinsi (UMP) akan naik di tahun 2025. Namun penetapan besaran UMP 2025 saat ini masih belum diketahui. Kabarnya, pengumuman mengenai hal ini akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2024 mendatang. Sementara itu, Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan diumumkan paling lambat pada 30 November 2024.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli enggan membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2025. Hanya saja, ia memastikan bahwa semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh, telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat. Selain itu, dikatakan pula bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dan memastikan aturan yang nantinya dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan baik buruh maupun dunia usaha.
Sebagaimana dikutip dari laman BPS, berikut ini adalah daftar UMP di Jawa Timur 2020-2024:
- Tahun 2020: Rp 1.768.000.
- Tahun 2021: Rp 1.868.777.
- Tahun 2022: Rp 1.891.567.
- Tahun 2023: Rp 2.040.244,30.
- Tahun 2024: Rp 2.165.244,30.
Berdasarkan data di atas, maka simulasi perhitungan UMP 2025 apabila usulan kenaikan 10 persen disetujui adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Menkopolkam Wanti-wanti Kepala Daerah Soal UMP: Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Perekonomian
- UMP Jawa Timur 2025: Rp 2.165.244,30 menjadi Rp 2.381.768.
Itulah informasi penting seputar upah minimum Jawa Timur yang perlu diketahui. Pastikan Anda update informasinya begitu sudah ada pengumuman resmi yang dijadwalkan paling lambat pada 21 November 2024 mendatang.
Kontroversi Pernyataan Menkopolkam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) dengan tepat demi kebaikan masyarakat.
"Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis," kata Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya yakni dampak jika UMP terlalu tinggi.
"UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," kata Budi sebagaimana dilansir Antara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau