Suara.com - Penanganan masalah polusi udara di Jakarta disebut tidak cukup hanya dengan merancang berbagai program. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mendesak pemerintah agar berani membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan.
Koordinator kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah menyebutkan bahwa menangani masalah polusi di Jakarta memang diperlukan juga dukungan secara politis.
"Jelas perlu (dukungan politis). Karena masalah lingkungan tidak lepas dari kebijakan, maka perlu upaya-upaya politis dalam memperjuangkan lingkungan hidup," kata Aminullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/11/2024).
Pernyataan itu sekaligus menanggapi ucapan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang menyebut polusi udara sebagai masalah paling sulit diatasi di Jakarta. Namun, menurut pandangan WALHI, justru pemerintah yang jadi faktor penyebab terjadinya polusi udara akibat mengeluarkan kebijakan yang tidak ramah lingkungan.
Aminullah mengkritisi kalau pemerintah selama masih sering membuat kebijakan yang mengedepankan aspek ekonomi. Keputusan itu dinilai tidak lepas dari faktor bahwa orang yang ada di dalam pemerintahan tersebut juga seorang pengusaha.
"Politisi kita juga banyak yang pengusaha, sehingga kebijakannya cenderung mempermudah kepentingan swasta," ujarnya.
WALHI sebelumnya juga telah mengkritisi program yang dijanjikan para cagub-cawagub Jakarta yang dinilai masih dalam tatanan teknis dan bias untuk dilaksanakan, seperti pemanfaatkan transportasi umum.
Berbagai program yang ditawarkan ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta dinilai terlalu fokus pada solusi teknis yang bersifat teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Seperti penerapan electronic road pricing (ERP) yang dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak memiliki pilihan lain dalam mobilitas.
Baca Juga: Bukan Diperiksa, Dokter Tirta Ajari Pegawai KPK Pola Hidup Sehat: Kerja di Sini Pressure-nya Tinggi
Berita Terkait
-
Gibran Blunder Gegara Banyak Laporan Orang Iseng? Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Disamakan Layanan Sedot WC
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Gibran Tak Lagi Bagi-bagi Susu karena Ditegur? Netizen Timpali Cuitan Hensat: Lagi Sibuk Hapus Postingan Fufufafa
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
Terkini
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!