Suara.com - Penanganan masalah polusi udara di Jakarta disebut tidak cukup hanya dengan merancang berbagai program. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mendesak pemerintah agar berani membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan.
Koordinator kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah menyebutkan bahwa menangani masalah polusi di Jakarta memang diperlukan juga dukungan secara politis.
"Jelas perlu (dukungan politis). Karena masalah lingkungan tidak lepas dari kebijakan, maka perlu upaya-upaya politis dalam memperjuangkan lingkungan hidup," kata Aminullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/11/2024).
Pernyataan itu sekaligus menanggapi ucapan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang menyebut polusi udara sebagai masalah paling sulit diatasi di Jakarta. Namun, menurut pandangan WALHI, justru pemerintah yang jadi faktor penyebab terjadinya polusi udara akibat mengeluarkan kebijakan yang tidak ramah lingkungan.
Aminullah mengkritisi kalau pemerintah selama masih sering membuat kebijakan yang mengedepankan aspek ekonomi. Keputusan itu dinilai tidak lepas dari faktor bahwa orang yang ada di dalam pemerintahan tersebut juga seorang pengusaha.
"Politisi kita juga banyak yang pengusaha, sehingga kebijakannya cenderung mempermudah kepentingan swasta," ujarnya.
WALHI sebelumnya juga telah mengkritisi program yang dijanjikan para cagub-cawagub Jakarta yang dinilai masih dalam tatanan teknis dan bias untuk dilaksanakan, seperti pemanfaatkan transportasi umum.
Berbagai program yang ditawarkan ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta dinilai terlalu fokus pada solusi teknis yang bersifat teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Seperti penerapan electronic road pricing (ERP) yang dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak memiliki pilihan lain dalam mobilitas.
Baca Juga: Bukan Diperiksa, Dokter Tirta Ajari Pegawai KPK Pola Hidup Sehat: Kerja di Sini Pressure-nya Tinggi
Berita Terkait
-
Gibran Blunder Gegara Banyak Laporan Orang Iseng? Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Disamakan Layanan Sedot WC
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Gibran Tak Lagi Bagi-bagi Susu karena Ditegur? Netizen Timpali Cuitan Hensat: Lagi Sibuk Hapus Postingan Fufufafa
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?