Suara.com - Layanan pengaduan Lapor Mas Wapres dipenuhi laporan-laporan iseng yang dikirim melalui kontak WhatsApp layanan pengaduan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkapkan apa saja isi laporan iseng tersebut.
Salah satu isi laporan yang dikirin melalui nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres ialah berisi soal janji bisa menghentikan lumpur Lapindo.
"Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, penuh itu. Ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur Lapindo. Jadi yang semacam-semacam itu ada banyak," kata Hasan di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, ada juga laporan-laporan yang bersifat pribadi terkait persoalan rumah tangga suami istri. Pelapor yang merupakan seorang istri, meminta suaminya yang ia klaim seorang ASN agar dihukum.
"Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum. Karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN, misalnya gitu pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga kayak itu juga banyak," ujar Hasan.
Menurut Hasan, laporan-laporan tersebut sulit lantaran persoalannya sangat pribadi.
"Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng dengan insinuasi-insinuasi tertentu kemudian laporan itu sangat iseng lah. Nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng," kata Hasan.
Saring Laporan Iseng
Terbaru, pihak Istana Wapres tengah mempersiapkan back office untuk menyaring laporan-laporan yang masuk.
"Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke K/L mana juga back office-nya sedang dipersiapkan dan dalam waktu cepat insyallah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik," kata Hasan.
Bukan cuma mempersiapkam back office, Lapor Mas Wapres juga akan memperkuat respons dari daerah. Mengingat sistem Lapor Mas Wapres tidak hanya satu, melainkan juga ada si daerah.
"Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini tidak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada," kata Hasan.
"Sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus semakin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti," tutur Hasan.
Berita Terkait
-
Petani Tembakau Ngadu ke #LaporMasWapres Terkait Rancangan Permenkes
-
Gibran Blunder Gegara Banyak Laporan Orang Iseng? Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Disamakan Layanan Sedot WC
-
Ada Philips Vermonte hingga Prita Laura, Ini Profil Lengkap 6 Jubir Kantor Komunikasi Presiden
-
Pandji Pragiwaksono Bongkar Kejanggalan Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi: Ini Bohong!
-
Banyak Laporan Iseng, Netizen Curiga Layanan 'Lapor Mas Wapres' Gibran Akan Ditutup
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela