Hampir 2 Minggu Prabowo ke Luar Negeri, Disebut 'Nyambi' Cari Investor Tapi Dapatnya Tak Seberapa

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto sudah hampir dua minggu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk hadiri berbagai acara internasional. Prabowo mengawali perjalanan dengan kunjungan kerja ke China pada 8-10 November 2024.

Berlanjut kemudian berkunjung ke Peru pada 14-16 November sekaligus menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Sehari setelahnya, Prabowo pergi ke Rio de Janeiro, Brasil, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hingga saat ini.

Di samping menghadiri berbagai acara internasional, Prabowo dinilai sedang berupaya dapat investasi dari luar negeri untuk menambah keuangan negara.

Analisa tersebut disampaikan oleh dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Menurutnya, Prabowo menyadari kalau negara butuh lebih banyak anggaran untuk menumbuhkan perekonomian.

Sayangnya, anggaran negara yang memang sudah terbatas itu masih juga dikorupsi.

"Gak ada dana segera untuk kemudian membantukan perekonomian, berat. Makanya kemudian Prabowo ke mana-mana, cari duit, ke China, ke Amerika. Dapatnya gak seberapa, Rp 100 triliun, Rp 20 triliun," kata Ubedillah saat diskusi publik politik uang di UNJ, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Ubedillah menambahkan, bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan investasi luar negeri. Faktor penyebabnya akibat indeks korupsi serta indeks demokrasi Indonesia yang sangat rendah.

Diketahui, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2024 ada pada angka 3,85. Sementara itu, indeks demokrasi Indonesia juga banyak dipotret secara internasional dan disebut alami penurunan. Seperti Freedom House yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin ke 53 poin pada 2019-2023.

Baca Juga: Oleh-oleh dari Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat, Dapat Suntik Dana Jumbo Rp17,5 Triliun untuk Kesehatan Indonesia

Dengan angka-angka tersebut, menurut Ubedillah sangat sulit bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

"Jadi bagaimana investor-investor sehat itu mau investasi di negara yang korupsinya merajalela dan demokrasinya buruk?" sindir Ubedillah.

Kondisi tersebut yang kemudian berdampak pula terhadap tigkat pengangguran. Ubedillah menyebutkan kalau ekonomi negara akan tumbuh jika tercipta lapangan kerja. Namun, lapangan kerja juga baru akan tumbuh apabila banyak investasi yang masuk.

"Pertanyaannya kenapa pengusaha, investor global gak mau invest di Indonesia? Ada 100 triliun, dia invest 1 triliun, kecil-kecil, banyak yang membatalkan. Karena mereka gak percaya investasi di Indonesia dengan sistem yang korupsi merajalela," katanya.