Suara.com - Sebanyak 253 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi diambil sumpah/janji pada Rabu (21/11/2024). Acara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Ukkas mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah dilantik. Ia menegaskan pentingnya rasa syukur atas pencapaian ini, terutama karena sebagian besar PNS yang dilantik berasal dari jalur Honorer Kategori II (K-II).
“Saya melihat bapak dan ibu di sini sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup. Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak dan ibu yang hari ini mengambil sumpah/janji sebagai PNS,” ujar Ukkas.
Komitmen PNS Papua Tengah
Pelaksanaan sumpah/janji ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam sumpah/janji tersebut, terdapat empat poin penting yang harus dijalankan oleh para PNS:
1. Kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila. PNS wajib menjaga kesetiaan kepada negara, dengan ancaman pemecatan atau hukuman pidana bagi yang melanggar.
2. Menjaga kehormatan jabatan. Para PNS diminta menjaga martabat sebagai abdi negara.
3. Melaksanakan tugas dengan jujur dan adil. Profesionalisme menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas.
4. Menghindari praktik suap dan KKN. PNS diingatkan untuk menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca Juga: Kampanye Akbar Meriah Pasangan MeGe di Dogiyai, Lapangan Penuh Massa Pendukung
“Empat poin ini harus menjadi pedoman kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai PNS. Paradigma PNS saat ini berorientasi pada kinerja dan sinergitas dalam melayani masyarakat,” lanjut Ukkas.
Momen Bersejarah
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Roland James, menyebut pengambilan sumpah ini sebagai momen bersejarah bagi provinsi yang baru berdiri ini.
“Dari total 256 orang yang mendapatkan SK CPNS, tiga orang tidak diusulkan, termasuk satu yang meninggal dunia. Ini adalah kegiatan pertama sejak Provinsi Papua Tengah berdiri,” ungkap Roland.
Roland berharap para PNS yang telah berpengalaman selama masa kerja honorer mampu menjadi teladan dan bekerja profesional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing demi melayani masyarakat Papua Tengah dengan lebih baik.
Acara pengambilan sumpah ini diakhiri dengan foto bersama, menandai babak baru perjalanan 253 PNS yang diharapkan mampu membawa perubahan positif di Papua Tengah.
Kontributor: Elias Douw
Tag
Berita Terkait
-
Tinjau Kesiapan Logistik Pilkada 2024 di Papua Tengah, Danrem 173/PVB Pastikan Pendistribusian Tepat Waktu
-
Kampanye Akbar Meriah Pasangan MeGe di Dogiyai, Lapangan Penuh Massa Pendukung
-
Anak Muda Papua Tengah Dirikan Yayasan Pecinta Hewan, Demi Kesejahteraan Peternak
-
Aksi Tolak Transmigrasi di Nabire Diadang Aparat, Satu Demonstran Luka Kena Peluru Karet
-
Tokoh Pemuda Papua Tengah Imbau Masyarakat Jaga Netralitas dalam Pemilu
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya