Suara.com - Pemerintah sepakat untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS. Untuk keperluan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ia akan memastikan dan terus melakukan konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda)," kata Gus Ipul, saat menghadiri rapat bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Gus Ipul menjelaskan, BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum, sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.
"Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.
"Khusus Pak Budiman saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan 5 tahun ke depan," katanya.
Terkait hal ini, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden.
"Nanti untuk protokol, kerjasama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah mnugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya," kata Budiman pada kesempatan tersebut, Jumat (22/11/2024).
Lebih lanjut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. Dari analisis data yang masih berjalan, ia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.
Baca Juga: Perekonomian Jakarta Triwulan III 2024 Melesat 4,93 Persen, Apa Pemicunya?
"Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," katanya.
Ia mencontohkan, bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.
"Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut," ujar Amalia.
Berita Terkait
-
Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos Jalin Sinergi Dengan Kemendagri
-
Kemensos dan Kemen Imipas Jalin Kerjasama Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
-
Ketimpangan Standar Hidup di Indonesia, DKI Jakarta Cetak Angka Tertinggi
-
Percepat Kesejahteraan Sosial di Desa, Kemendes dan Kemensos Teken MoU
-
Cara Cek Penerima Bansos Kemensos via HP, Cuma Modal KTP!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'