Suara.com - Dua hari lagi, masyarakat di seluruh Indonesia akan melangsungkan pencoblosan serentak di Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November 2024.
Masyarakat yang akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mematuhi sejumlah aturan penting. Aturan ini ditetapkan untuk menjaga ketertiban selama proses pemungutan suara berlangsung.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panduan dari Indonesia, terdapat daftar hal yang diperbolehkan dan dilarang selama berada di TPS, termasuk ketika mencoblos di bilik suara.
Hal yang Dilarang Saat Pilkada 2024 di TPS
Selama proses pencoblosan, terdapat sejumlah larangan yang wajib dihindari oleh pemilih. Berikut ini beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan di TPS:
- Berkampanye saat hari pemungutan suara.
- Mencoret, merobek, atau merusak surat suara.
- Mendokumentasikan kegiatan mencoblos, termasuk memfoto hasil coblosan.
- Tidak mencelupkan jari ke tinta usai mencoblos.
- Memberikan uang atau materi kepada pemilih lain.
- Menggunakan benda selain paku untuk mencoblos.
Larangan tersebut bertujuan memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan bebas dari tekanan atau kecurangan.
Hal yang Wajib Dilakukan di TPS
Selain larangan, pemilih juga diwajibkan mematuhi prosedur berikut ini:
- Membawa KTP dan berkas formulir yang diberikan oleh petugas.
- Memastikan surat suara dalam kondisi baik, tidak rusak, dan belum tercoblos.
- Mengisi daftar hadir sesuai urutan kedatangan.
- Mencoblos menggunakan paku yang disediakan.
- Melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara.
- Mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memberikan suara.
Prosedur Mencoblos yang Benar
Setelah nama pemilih dipanggil, ikuti tata cara berikut:
- Periksa surat suara untuk memastikan tidak ada kerusakan.
- Masuk ke bilik suara dan lakukan pencoblosan sesuai aturan.
- Lipat surat suara dengan benar sebelum dimasukkan ke kotak suara.
- Jangan lupa mencelupkan jari ke tinta sebelum meninggalkan TPS.
Pemilih diharapkan mematuhi aturan ini demi kelancaran proses Pilkada 2024. Pelanggaran terhadap larangan atau prosedur di TPS dapat berakibat pada diskualifikasi suara atau sanksi lainnya.
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat