Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024). Demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi ini, massa yang mayoritas mengenakan baju warna ungu dan merah muda itu membawa sejumlah atribut seperti poster dan spanduk yang isinya mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah hingga visi-misi para calon kepala daerah. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.
Humas aksi API, Jumisih mengatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, API ingin pemerintah memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
"Salah satunya dengan menerbitkan instruksi presiden untuk percepatan implementasi undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) nomor 12 tahun 2022)," ujar Jumisih.
"(Lalu) Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) nomor 23 tahun 2004, segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan penegakan hukum lain yang berpihak kepada perempuan," jelasnya.
Kemudian, ia meminta Prabowo mencabut semua kebijakan pro investasi dan anti demokrasi yang menciptakan kemiskinan struktural, menghancurkan ruang penghidupan perempuan, dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
"Seperti UU Cipta Kerja, UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasal karet dalam UU ITE, dan kebijakan lainnya," jelasnya.
Kemudian, massa meminta pemerintah menghentikan proyek pembangunan yang strategis nasional yang merusak alam. Lalu keempat menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat khususnya perempuan.
"Dan, menjalankan aksi gender, perubahan iklim, dan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan hak, penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan," ungkapnya.
"Lima, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Profesor Ini Sebut Ada Menteri Tampil di Podcast karena Panik Jagoannya di Pilkada Jakarta Ngedrop, Maruarar Sirait?
-
'Sampah' APK Pilkada Jakarta Tembus 69.750, Spanduk Paslon Terbanyak Dicopot Satpol PP
-
Blak-blakan Hasto Sebut Keterlibatan Partai Coklat di Pilkada Sumut: Jangan karena Menantu Jokowi, Segala Cara Dipakai
-
Nyamar jadi Polantas saat Kena OTT, Detik-detik Penyidik KPK Dikepung Simpatisan Gubernur Rohidin Mersyah
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku
-
Gedung DPR Gelap Gulita, Lampu dan AC Dimatikan demi Hemat Anggaran, Begini Penampakannya
-
Duduk Perkara Pengeroyokan Tersangka Pelecehan Seksual di Polda Metro Jaya, 4 Orang Ditangkap!
-
WFH Tiap Jumat Jadi Jurus Hemat Energi Indonesia, DPR: Ini Strategi Hadapi Krisis
-
Hikmahanto: Rencana Kirim Pasukan ke Gaza Harus Dikaji Ulang Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap