Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024). Demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi ini, massa yang mayoritas mengenakan baju warna ungu dan merah muda itu membawa sejumlah atribut seperti poster dan spanduk yang isinya mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah hingga visi-misi para calon kepala daerah. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.
Humas aksi API, Jumisih mengatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, API ingin pemerintah memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
"Salah satunya dengan menerbitkan instruksi presiden untuk percepatan implementasi undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) nomor 12 tahun 2022)," ujar Jumisih.
"(Lalu) Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) nomor 23 tahun 2004, segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan penegakan hukum lain yang berpihak kepada perempuan," jelasnya.
Kemudian, ia meminta Prabowo mencabut semua kebijakan pro investasi dan anti demokrasi yang menciptakan kemiskinan struktural, menghancurkan ruang penghidupan perempuan, dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
"Seperti UU Cipta Kerja, UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasal karet dalam UU ITE, dan kebijakan lainnya," jelasnya.
Kemudian, massa meminta pemerintah menghentikan proyek pembangunan yang strategis nasional yang merusak alam. Lalu keempat menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat khususnya perempuan.
"Dan, menjalankan aksi gender, perubahan iklim, dan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan hak, penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan," ungkapnya.
"Lima, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Profesor Ini Sebut Ada Menteri Tampil di Podcast karena Panik Jagoannya di Pilkada Jakarta Ngedrop, Maruarar Sirait?
-
'Sampah' APK Pilkada Jakarta Tembus 69.750, Spanduk Paslon Terbanyak Dicopot Satpol PP
-
Blak-blakan Hasto Sebut Keterlibatan Partai Coklat di Pilkada Sumut: Jangan karena Menantu Jokowi, Segala Cara Dipakai
-
Nyamar jadi Polantas saat Kena OTT, Detik-detik Penyidik KPK Dikepung Simpatisan Gubernur Rohidin Mersyah
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra