Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di 545 daerah telah dilakukan di Indonesia pada 27 November 2024.
Momen demokrasi 5 tahunan ini menjadi momen yang penting bagi bangsa Indonesia. Pilkada melibatkan jutaan pemilih dari berbagai wilayah di Tanah Air. Namun, dari tahun ke tahun, isu mengenai potensi kecurangan masih menjadi perhatian utama.
Untuk menjaga kredibilitas dan integritas proses Pilkada 2024, masyarakat diimbau berperan aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Pelaporan dapat dilakukan langsung ke kantor pengawas pemilu setempat atau melalui platform digital yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain itu juga bisa dilaporkan kepada pihak pengawas di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota. Mereka juga tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Tentu saja, laporan kecurangan dan pelanggaran Pilkada serentak 2024 dapat disampaikan secara langsung maupun melalui sistem online dengan disertai bukti faktual dan akurat.
Pelaporan pelanggaran dan kecurangan di Pilkada Serentak 2024 dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa secara offline (langsung) atau online lewat sistem yang disediakan oleh Bawaslu RI.
Pastikan anda sebagai pelapor memiliki bukti yang kuat dan mendukung dugaan pelanggaran. Bukti dapat berupa foto, video, saksi, atau dokumen yang dapat menunjukkan adanya kecurangan atau pelanggaran aturan dalam Pilkada.
Selain itu melaporkan bisa secara langsung dengan datang ke kantor bawaslu pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau panwaslu kecamatan sesuai dengan lokasi dugaan kecurangan.
Sampaikan laporan paling lama 7 hari kerja sejak terjadinya kecurangan, yaitu pada hari dan jam kerja sesuai waktu setempat.
Baca Juga: Adu Kekayaan Lucky Hakim Vs Hengky Kurniawan, Beda Nasib di Pilkada 2024
Pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.
Sedangkan untuk melaporkan secara online dapat melalui sistem yang disediakan oleh Bawaslu.
Laporan bahkan bisa disampaikan via WhatsApp.
Berikut ini saluran untuk laporan pelanggaran dan kecurangan Pilkada 2024 secara online WhatsApp Bawaslu di nomor 0811-9810-123, Situs sigaplapor.bawaslu.go.id, Email ayolapor@bawaslu.go.id, atau melalui, kanal pendukung lain seperti jagapemilu.com dan wargajagasuara.com
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
2 Lapangan Padel di Jakut Mendadak Disegel! Ini Alasannya
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi
-
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka, KPK Beberkan Aliran Rp19 Miliar ke Kantong Pribadi hingga Keluarga
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
KPK Sebut Dalil Praperadilan Gus Yaqut Salah Alamat dan Bukan Lingkup Hakim
-
Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut
-
Waketum Golkar: Indonesia Harus Tegas Kutuk Serangan AS-Israel, Tapi Jangan Keluar dari BoP
-
OTT Bupati Pekalongan: Fadia Arafiq Diduga Atur Proyek Pemkab untuk Perusahaan Keluarga
-
Amerika Serikat Siap Tempur, Israel Justru Kelelahan Dibombardir Iran
-
Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Pramono Anung Pangkas Syarat Kerja Demi Tekan Jumlah Pengemis Jakarta