Suara.com - Pemerintah disarankan tinjau ulang sekolah yang diprioritaskan untuk mendapat makan bergizi gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk menyikapi pemotongan anggaran yang kini menjadi Rp10 ribu per porsi untuk setiap anak.
"Kalau dana terbatas, diprioritaskan siapa di antara sekian banyak sekolah. Sekolah ini kan bisa dikelompokan, masyarakat saja bisa tahu mana sekolah favorit, mana tidak favorit, mana sarang anak-anak gak mampu, mana sarang anak-anak yang mampu. Tapi tentunya dengan data BPS akan lebh baik lagi petanya," kata Ketua Umum PERGIZI Pangan Indonesia Hardinsyah kepada Suara.com, dihubungi Senin (2/11/2024).
Bila anggaran memang terbatas, menurut Hardinsyah, pemerintah harusnya memprioritaskan daerah yang benar-benar butuh bantuan perbaikan gizi. Kondisi seperti itu kebanyak ditemukan di daerah pinggiran, kumuh, dan perbatasan.
"Kalau di sekolah, apa sekolah di perbatasan, pinggiran, daerah kumuh, miskin kan bisa prioritas itu. Karena konsepnya memenuhi kebutuhan gizi orang yang kekurangan, memang tetap harus ada komponen sayur dan buah," ujarnya.
Sementara itu mengenai isi MBG, menurutnya, harus tetap berisi lauk pauk, sayuran hijau, dan buah-buahan. Berbagai jenis makanan itu penting tetap ada untuk mencegah anak-anak sekolah alami anemia atau kekurangan darah.
"Pada anak sekolah ini seperlima mengalami anemi, kekurangan darah, kalau itu di pinggiran pasti lebih tinggi lagi. Lagi-lagi sumber paling ampuh, pangan. Jadi makan-makanan yang bisa mencegah anemi tadi, lauk pauk, sama sayuran hijau. Tapi lauk pauk dan sayuran hijau tidak akan digunakan dengan baik oleh tubuh kalau dia gak makan buah," jelas Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa anggaran program MBG tetap Rp 71 triliun. Hanya saja dia menyampaikan kalau anggaran per porsi sudah ditetapkan menjadi Rp 10 ribu. Menurutnya, harga tersebut sudah layak.
"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng dan DKI Jakarta," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).
Ia mengatakan, jika uji coba bahkan sudah dilakukan dalam waktu satu tahun ke belakang. Menurutnya, dengan harga Rp 10 ribu per porsi sudah layak.
Baca Juga: Prabowo Sebut Anggaran Rata-rata Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Hari: Untuk Daerah Cukup Bermutu
"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di pulau jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10 ribu," katanya.
Berita Terkait
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10 Ribu, Cak Imin: Bukan Trial, Harus Begitu Karena Anggaran Terbatas
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Keponakan Prabowo Klaim Sudah Sesuai Hasil
-
Ernest Prakasa Kritik Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak: Andai Enggak Dikorup..
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10 Ribu Per Porsi, Istana Sebut Sudah Layak
-
Prabowo Sebut Anggaran Rata-rata Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Hari: Untuk Daerah Cukup Bermutu
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!