Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kepada para pimpinan KPK periode 2024-2029 yang baru saja disahkan di DPR dapat bekerja dengan baik. Puan mengingatkan ke depan jangan adalagi politisasi dalam penegakan hukum di KPK.
"Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Menurutnya, KPK harus bisa memberantas korupsi dengan sebaik-baiknya.
"Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi," katanya.
Di sisi lain, ia menyampaikan, usai disahkannya pimpinan KPK periode 2024-2029, DPR akan menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk proses pelantikan.
"Ya sudah selesai mekanisme yang ada di DPR Setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh presiden dan pemerintah," pungkasnya.
Sahkan Pimpinan Baru KPK
Sebelumnya, DPR RI akhirnya secara resmi mengesahkan hasil pemilihan calon pimpinan dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
Hal itu sebagaimana keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 tersebut dapat disetujui," kata Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
"Setuju," jawab kompak anggota DPR yang hadir.
Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, lima pimpinan KPK terpilih adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Setyo Budiyanto terpilih sebagai ketua KPK berdasarkan hasil voting.
Sementara itu, lima calon dewan pengawas yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.
Calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dipilih dari masing-masing 10 orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Lima calon yang mendapat suara terbanyak dalam rapat pleno Komisi III menjadi pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Puji Aksi Andre Rosiade Koar-koar Lawan Oligarki sambil Gebrak Meja, Netizen: Percaya Prof?
-
Didesak Agar Didepak dari Kabinet Prabowo, Dasco Gerindra Lepas Tangan soal Nasib Gus Miftah: Saya Gak Bisa Jawab
-
Geram! Joko Anwar Desak Gus Miftah Dipecat dari Utusan Khusus Prabowo: Kalau Tidak, Nilai Kemanusiaan Makin Nyungsep
-
Habis Unyeng-unyeng Istri Kini Hina Penjual Es Teh, Gus Miftah Tak Layak Dapat Gelar Ulama karena Agak Laen?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat