Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi ingin melakukan serangan balik usai disebut bukan bagian dari PDIP lagi dengan menyinggung Partai Perorangan.
"Saya kira itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta dan presiden dua periode," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/12/2024).
Kendati begitu, Adi menilai jika serangan yang dilakukan Jokowi tersebut sangat lembut atau soft dengan menyinggung Partai Perorangan.
"Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik apalagi melakukan resistensi kepada ketum (Ketua Umum) mereka, Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
"Karena memang harus diakui the one and only veto player yang bisa menentukan ke mana arah keputusan partai, PDIP khususnya, itu memang selama ini terpusat pada Megawati Soekarnoputri," sambungnya.
Jadi pernyataan Jokowi, kata dia, yang mengatakan bahwa itu berarti partai persorangan ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik PDIP memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
"Oleh karena itu, ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga kelihatan tidak happy dikeluarkan dari PDIP karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP Jokowi itu kan terkesan diam dan tidak memberikan jawaban apapun," ungkapnya.
Tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah partai persorangan, kata dia, itu adalah sebagai bentuk reaksi kekecewaan dan kemarahan.
"Sepertinya karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya kira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun. Jadi ini akan menjadi babak baru di mana Jokowi secara definitif dan keluarga besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP," pungkasnya.
Baca Juga: Hasto Sebut Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi, Pengamat Beberkan 3 Makna Tersembunyi!
Berita Terkait
-
Hasto Sebut Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi, Pengamat Beberkan 3 Makna Tersembunyi!
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Harus Punya Etika Kembalikan KTA, Bukan Cari Sensasi Ingin Tetap Ada Perkelahian dengan Mega
-
Usai Tak Dianggap PDIP Langsung Bilang Partai Perorangan, Jokowi Lagi Olok-olok PDIP?
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Seperti Maling Usai Tak Dianggap PDIP, Sudah Tertangkap Tangan Salah Tapi Minta Bukti
-
Kode Keras Untuk Kaesang? Hasto Kristiyanto Temui Felicia Tissue, Bicara Gratifikasi dan Rolex
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO