Suara.com - Analis Komunikasi Politik sekaligus Dosen Komunikasi Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Shulhan Rumaru memberikan tanggapannya terkait ucapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bukan lagi bagian dari partai PDIP.
Kepada Suara.com, Shulhan memaparkan tiga poin penting terkait Pernyataan Hasto yang mempunyai makna tersirat dalam ilmu Komunikasi Politik. Berikut beberapa poinnya:
1. Upaya Manajemen Reputasi Partai
Shulhan menduga ucapan Hasto ke Jokowi adalah bentuk upaya memperbaiki reputasi sebagai partai politik yang taat dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
"Pertama, itu merupakan upaya manajemen reputasi partai. Jadi, PDIP berupaya memperbaiki reputasinya sebagai parpol yang taat pada aturan main internal, dalam hal ini mengacu pada AD/ART," kata Shulhan Rumaru, Jumat (6/12/2024).
2. Kembalikan Marwah PDIP
Selain reputasi, Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta ini juga menambahkan bahwa ucapan Hasto kepada Jokowi dinilai untuk mengembalikan marwah PDIP.
"Kedua, mengembalikan marwah PDIP sebagai partai yang tidak bisa dipermainkan oleh segelintir elite yang berseberangan/membelot dari ideologi partai," tambah Shulhan.
3. Tingkatkan Solidaritas Untuk Cegah Dualisme
Terakhir, Shulhan menyebut bahwa pernyataan Hasto adalah upaya tegas PDIP untuk meningkatkan solidaritas, sekaligus mencegah terjadinya pembagian kekuasaan.
"Ketiga, pernyataan itu bagian dari upaya tegas PDIP untuk merekatkan kembali kohesivitas dan soliditas internal, dalam artian tidak boleh ada dualisme atau kubu di PDIP," jelasnya.
Selain pernyataan Hasto kepada Jokowi, Shulhan juga menilai bahwa terdapat dua poin terkait jawaban Jokowi tentang makna kata Partai Perorangan.
"Pertama, Jawaban Jokowi tanpa ada penjelasan lanjutan itu, dapat dipahami sebagai gaya komunikasi 'the dynamic style' dimana itu cenderung singkat, padat, namun melahirkan bias persepsi bagi penerima," ungkap Shulhan.
"Kedua, Jawaban Jokowi mengindikasikan narasi satirisme di mana pernyataan itu bisa ditafsirkan secara implisit menyindir Ibu Mega sebagai veto player di PDIP yang dianggap menciptakan kohesivitas berlebihan alias semua serba Ibu Mega," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Harus Punya Etika Kembalikan KTA, Bukan Cari Sensasi Ingin Tetap Ada Perkelahian dengan Mega
-
Usai Tak Dianggap PDIP Langsung Bilang Partai Perorangan, Jokowi Lagi Olok-olok PDIP?
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Seperti Maling Usai Tak Dianggap PDIP, Sudah Tertangkap Tangan Salah Tapi Minta Bukti
-
Kode Keras Untuk Kaesang? Hasto Kristiyanto Temui Felicia Tissue, Bicara Gratifikasi dan Rolex
-
Tafsir 'Partainya Perorangan' Jokowi, Ternyata Fenomena Umum Parpol Saat Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO