Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung, menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sengaja ingin mengolok-olok PDIP usai menyatakan 'partai perorangan'.
Hal itu disampaikan Rocky dalam akun Youtubenya dilihat Suara.com, Jumat (6/12/2024). Dalam kontennya, Rocky ditanya pendapatnya soal Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP dan menyatakan soal partai perorangan.
"Ternyata Pak Jokowi ingin mempermainkan komunikasi politik dengan sedikit mengolok-olok bahwa beliau katakan kalau gitu ini partai perorangan dong tanpa dia menjelaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan partai perorangan. Soalnya kalau yang bicara itu Hasto, yang bicara itu ketua badan kehormatan partai itu itu perorangan," kata Rocky.
Justru, kata Rocky, apa yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto adalah resmi sikap partai lantaran jabatannya sebagai Sekjen PDIP.
" Kalau itu justru yang secara official menentukan karena itu adalah fungsionaris partai kan Hasto adalah sekjen,"
"Jadi kalau dia bilang udah itu tidak lagi kami menganggap keluarga Jokowi sebagai anggota PDIP itu officially dimaksudkan begitu," sambungnya.
Lebih lanjut, Rocky menyampaikan, justru PDIP telah menghormati Jokowi sebagai mantan presiden. Terlebih dengan meminta Jokowi untuk mengembalikan KTA.
"Kan itu justru penanda bahwa PDIP sangat etis bahkan sangat menghormati Presiden Jokowi dan itu dianggap kayak kalau kami yang tarik kami yang pecat kayak kasian nanti Pak Jokowi dia dipermalukan karena dipecat padahal dia bagaimanapun adalah pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kan itu yang disebut sebagai kemuliaan di dalam relasi antara PDIP dan Joko Widodo," pungkasnya.
Respons Jokowi
Sebelumnya Jokowi menanggapi santai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto yang menyebut Jokowi berserta anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution bukan lagi sebagai kader PDIP meski memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA.
Saat dimintai tanggapan terkait hal ini, Jokowi menyebut jika PDIP merupakan partai perorangan.
"Iya berarti, partainya perorangan," uajr Jokow kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).
Jokowi berkali-kali menyebut 'partainya perorangan' saat ditanya bahwa sekarang sudah tidak terafiliasi dengan partai lagi
"Partainya jadi perorangan," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Seperti Maling Usai Tak Dianggap PDIP, Sudah Tertangkap Tangan Salah Tapi Minta Bukti
-
Kode Keras Untuk Kaesang? Hasto Kristiyanto Temui Felicia Tissue, Bicara Gratifikasi dan Rolex
-
Tafsir 'Partainya Perorangan' Jokowi, Ternyata Fenomena Umum Parpol Saat Ini
-
Jokowi hingga Prabowo Cawe-cawe di Pilpres dan Pilkada 2024, TB Hasanuddin Dorong UU Kelembagaan Presiden Dibentuk
-
Cek Fakta: Video Prabowo Ancam Seret Jokowi ke Meja Hijau
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO