Suara.com - Presiden Prabowo Subianto belum terkonfirmasi akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mudah-mudahan kami berharap presiden akan hadir untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
Di sisi lain, Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Prabowo akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
“Konfirmasi ter-update pagi ini, (Prabowo) akan diwakili Bapak Menkopolhukam,” ungkap Budi.
Hakordia 2024
Sekadar informasi, acara Hakordia 2024 ini digelar pada 9 dan 10 Desember 2024 dengan mengusung tema ‘ Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’.
Dalam rangkaian peringatan Hakordia ini, KPK melelang 50 unit kendaraan yang dirampas dari para terpidana kasus korupsi, termasuk deretan mobil mewah.
Aset tersebut terdapat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.
"Untuk mobil ada 31. Lalu motor ada 17 dan sepeda ada 2 unit," kata Jaksa Eksekusi Syarkiyah M kepada wartawan di Rupbasan, Kamis (5/12/2024).
Adapun mobil termahal yang dilelang ialah Jeep Wrangler Rubicon berwarna putih dengan nilai wajar Rp1.041.561.000 (Rp1,041 miliar) dan Toyota Lexus berwarna putih dengan nilai wajar Rp1.008.240.000 (Rp1,008 miliar).
Kedua mobil mewah tersebut dirampas dari Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif yang menjadi terpidana dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Mobil newah lainnya ialah Toyota Land Cruiser 200 AT berwarna abu-abu, yang dibuka dengan harga awal Rp713.579.000 (Rp713 juta).
Land Cruiser tersebut dirampas KPK dari eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo selaku terpidana dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
"Untuk tas ada 30, jam tangan satu, terus perhiasan ini ada 15, dan logam mulia ada sembilan. Lalu handphone berbagai merek ada 20, dan laptop ada dua, dan tanah bangunan ada enam," ucap Syarkiyah.
Sekadar informasi, pendaftaran dan tata cara lelang bisa dilakukan melalui situs portal.lelang.go.id atau lelang.go.id.
Berita Terkait
-
Gugatan Ditolak, Ponsel Hasto PDIP Dipakai KPK buat Kejar Buronan Harun Masiku, Apa Isinya?
-
Jokowi Mau Gabung Gerindra? Dasco: Kami Belum Siapkan Apa-apa
-
Ikutan Ngamuk Gegara Lecehkan Yati Pesek, Komika Ini Maki-maki Gus Miftah dengan Sebutan 'Jancuk'
-
Aibnya sampai Dibahas Pejabat Malaysia, PM Anwar Ibrahim Pertanyakan Akhlak Gus Miftah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Video Viral Pegawai Ritel Dianiaya di Pasar Minggu, Polisi Masih Tunggu Laporan Korban
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak