Suara.com - Pengaruh Joko Widodo atau Jokowi kian menurun selepas tidak menjabat sebagai presiden. Terlebih, Jokowi dan keluarga kini tidak lagi diakui oleh PDI Perjuangan menjadi bagian keluarga partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan setelah lengser sebagai kepala negara, pengaruh Jokowi tentu menurun. Apalagi, kata Yusak, Jokowi tidak berpartai.
"Tanpa partai, Jokowi akan kesulitan mengendalikan berjalannya kekuasaan dan mengimbangi Prabowo sebagai tokoh sentral," kata Yusak kepasa Suara.com, Senin (9/12/2024).
Ia memprediksi pengaruh Jokowi kian merosot bila tidak segera bergabung ke partai.
"Jokowi bisa semakin kehilangan pamor dan pengaruh jika tidak masuk partai," ujarnya.
Diketahui, setelah dipecat oleh PDIP, Partai Golkar membuat pernyataan bahwa jika Jokowi telah ditunjuk sebagai anggota kehormatan partai.
Menurut Yusak, Golkar memang pilihan realistis bagi Jokowi jika ingin bergabung di partai. Tetapi Jokowi dinilai perlu jabatan mentereng di partai tersebut lantaran tidak cukup bila hanya sebagai anggota kehormatan.
"Pasca dipecat PDIP, saya kira pilihan paling realistis bagi Jokowi memang masuk Golkar. Power Jokowi akan lebih kuat jika masuk sebagai ketua dewan pembina Golkar atau bahkan ketua umum dibanding hanya sebagai anggota kehormatan saja," tutur Yusak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sudah menegaskan bahwa Gerindra terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini diungkap Prabowo usai dirinya menjamu Jokowi di kediamaannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pekan kemarin.
Baca Juga: Sindir Gus Miftah? Mahfud MD Ungkap Cerita Wali Bahlul yang Tinggal di Kuburan, Isinya Menohok!
Meski Gerindra terbuka, Yusak tidak yakin Jokowi akan mudah untuk melabuhkan diri untuk bergavung di paetai tersebut.
"Kalau masuk Gerindra, rasanya sulit ada dua bintang kembar karena masih ada Pak Prabowo di Gerindra," kata Yusak.
Anggota Kehormatan Golkar
Presiden ke-7 Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.
Menurut Derek, anggota kehormatan Partai Golkar diberikan kepada negarawan seperti presiden, wakil presiden, hingga mantan kepala negara yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.
Meski begitu, Derek menyebut Jokowi dan Gibran tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk bisa menjadi anggota kehormatan Golkar.
Berita Terkait
-
Tak Hadir di KPK dan Cuma Diwakili Budi Gunawan, Begini Pesan Prabowo di Acara Hakordia 2024
-
Sindir Gus Miftah? Mahfud MD Ungkap Cerita Wali Bahlul yang Tinggal di Kuburan, Isinya Menohok!
-
Gara-gara Gus Miftah Doyan Hina Orang, Aturan Dai Berdakwah Bakal Dibatasi?
-
Gugatan Ditolak, Ponsel Hasto PDIP Dipakai KPK buat Kejar Buronan Harun Masiku, Apa Isinya?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang