Suara.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung Menteri HAM Natalius Pigau yang mengeluhkan anggaran untuk instansi yang dipimpinnya.
Padahal, Nawawi menilai anggaran yang diberikan untuk masing-masing kementerian dan lembaga sekarang harus dimaksimalkan.
Awalnya, Nawawi menyinggung lembaga atau instansi yang ingin menambah anggaran saat rapat bersama pimpinan DPR RI untuk menggaji pegawainya.
"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua Komnas HAM dan Komnas Perempuan anak itu total anggarannya itu hanya sekitar 34 atau 33 miliar," kata Nawawi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (10/12/2024).
"Itu berkeluh kesah katanya kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini," tambah dia.
DPR RI lantas tak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Tak berselang lama, Menteri HAM Natalius Pigai juga meminta untuk menambah anggaran. Hal itu lantas turut disinggung oleh Nawawi.
"Itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan, tetapi begitu ada menteri HAM yang diangkat, mintanya bukan lagi itu tadi yang Rp 33 miliar saja, minta ditambah, tidak disetujui oleh DPR. Ada menteri datang minta 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujar Nawawi.
Sebelumnya, Pigai meminta agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan beberapa waktu setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai, Selasa (22/10/2024).
Baca Juga: Ketua KPK Klaim Selamatkan Rp 114 Triliun Keuangan Daerah
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," tegas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Takut Pecah Belah Timnas Indonesia, Konflik STY vs Mees Hilgers akan Dibongkar Setelah Oktober
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Suntik Dana Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya ke Para Bos Bank BUMN: Suruh Mikir, Mereka Orang Pintar!
-
Terbongkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
-
Intip Statistik Jay Idzes saat Sassuolo Hajar Lazio, Irak dan Arab Saudi Bisa Ketar-ketir
Terkini
-
Selain Ijazah, Laporan Harta Kekayaan LHKPN Capres dan Cawapres juga Dirahasiakan KPU
-
Anak Buah Prabowo Beri Kode di Istana, Pelantikan Menko Polkam dan Menpora Rabu Besok?
-
Kronologi Klien MiChat di Sidrap Habisi Wanita Karena Ditolak Minta 'Jatah Kedua'
-
KPK Ungkap Persekongkolan Rudy Tanoe dengan Eks Mensos Juliari Batubara di Korupsi Bansos
-
Beda Pendidikan Menkeu Purbaya dan Rocky Gerung yang Disuruh Belajar Ekonomi Lagi
-
60 Pasar Kumuh di Jakarta Siap Disulap, Digitalisasi dan Renovasi Jadi Kunci
-
Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi, Airlangga: Bahas Energi Baru Terbarukan, Bukan Kelangkaan BBM
-
Fakta-fakta Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Miliaran ke KPK, Terjebak 'Jasa Haram' Maktab VIP
-
KPK Lawan Balik! Minta Praperadilan Rudy Tanoe Ditolak, Kerugian Negara Rp200 M Siap Diungkap!
-
Soal KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres, Deddy PDIP: Pejabat Publik Seharusnya Semua Terbuka Dong