Suara.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pernyataan tersebut disampaikannya karena banyak penyelenggara negara yang menyampaikan harga secara janggal dalam catatan asetnya.
"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta,” kata Nawawi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (10/12/2024).
Nawawi menegaskan bahwa kejanggalan itu pasti terdeteksi oleh KPK. Umumnya, KPK langsung menghubungi pejabat pemilik data tersebut untuk diklarifikasi.
“Kita nanya ke dia gitu, 'Di mana dapat Fortuner RP 6 juta? Kita pengin beli 10,' gitu kan,” ujar Nawawi.
Menurut Nawawi, banyak pimpinan instansi negara yang sembarangan menulis harga dalam LHKPN-nya, termasuk pejabat di Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, Nawawi menyebut kejanggalan pengisian di MA sampai ke tingkat pimpinan. Dia bahkan pernah meminta timnya memelototi data yang diberikan dari pimpinan MA.
“Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya, itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung, yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” tutur Nawawi.
Untuk itu, Nawawi menyampaikan bahwa KPK tidak mau LHKPN hanya diisi untuk menggugurkan kewajiban belaka.
Baca Juga: Minta Anggaran Rp 20 T, Menteri HAM Natalius Pigai Disebut 'Unik' Ketua KPK
Sebab, dia menyebut data pada LHKPN merupakan bukti konsistensi pemberantasan korupsi para pejabat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Kejagung Sinyalir 26 Perusahaan Terlibat Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Capai Rp14 Triliun
-
Korban Bencana Sumatra Dapat Kompensasi hingga Rp 60 Juta Lebih, Ini Rinciannya
-
Kemensos Mulai Salurkan Santunan Korban Banjir Sumatra ke Ahli Waris, Segini Nominalnya
-
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
-
Tercemar Pestisida, Kapolres Tangerang Kota Larang Warga Konsumsi Ikan Mati di Sungai Cisadane
-
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Usai Diserang OTK di Papua, Polisi Buru Pelaku
-
Tuntutan Guru Madrasah, Wakil Ketua DPR: Prosesnya Tak Seperti Makan Cabai, Langsung Pedas
-
Sebut Trenggono Menteri Sahabat, Purbaya Jawab Soal Mandeknya Order Kapal dari Inggris
-
Dua Pilot Tewas, Polisi Terobos Medan Ekstrem Usai Pesawat Smart Air Ditembaki di Boven Digoel