Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan ada pihak yang mau menganggu pelaksanaan Kongres PDIP pada 2025.
Menanggapi hal itu, Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Ethical Politik, Hasyibulloh Mulyawan, menilai pernyataan Megawati tersebut sebagai peringatan.
"Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh ketua umum PDIP Megawati melalui pendekatan komunikasi politik, bahwa Ketum PDIP Megawati memberikan alert/peringatan," kata Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com, Senin (16/12/2024).
Hasyibulloh menyebut peringatan Megawati tersebut ditujukan kepada kader dan juga memberikan sinyal kepada masyarakat.
"Kepada setiap kader PDIP dan ingin memberikan sinyal kepada masyarakat akan adanya upaya mengacak-acak partai berlambang Banteng tersebut," katanya.
Menurutnya, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY memberikan sinyal kepada publik jika Demokrat akan diganggu.
"Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Partai Demokrat dengan mengirimkan sinyal secara komunikasi politik ketika partainya akan diganggu oleh pihak eksternal dan Mantan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengirimkan sinyal ke publik," ujarnya.
Ia menyebut pesan yang disampaikan Megawati juga pernah dilakukan oleh SBY itu bertujuan agar masyarakat ikut mengawasi kondisi demokrasi.
"Upaya penyampaian pesan kepublik tersebut agar publik ikut mengawasi proses politik tersebut agar terjadi demokrasi yang sehat dalam partai politik," pungkasnya.
Baca Juga: Megawati Utus Puan Maharani ke HUT Golkar, Sinyal PDIP Gabung ke Prabowo?
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan dirinya mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDIP yang akan digelar 2025 mendatang.
"Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau 'diawut-awut' saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu 'awut awut' partai saya," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Meski demikian Mega sendiri tidak menjelaskan secara rinci pihak mana yang diduga akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan pada 2025.
Presiden Ke-5 RI ini juga tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab munculnya gerakan lain yang akan mengganggu jalannya kongres tahun depan.
Pada Kongres tersebut, PDI Perjuangan akan melakukan beberapa agenda strategis salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan. Salah satunya pemilihan ketua umum PDI Perjuangan.
Namun demikian, sampai saat ini Mega sendiri belum memutuskan apakah akan kembali maju sebagai ketua PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
Diawali Teriakan 'Merdeka', PDIP Akhirnya Umumkan Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution dari Partai
-
Megawati Endus Kongres PDIP 2025 Bakal Diacak-acak, Rocky Gerung: Jokowi Belum Kembalikan KTA
-
Bahlil Tegaskan Tak Musuhi Megawati, Undangan ke HUT Golkar Tanda Sayang
-
SUARA.com Kunjungan ke FISIP UPNVJ: Diskusikan Kolaborasi Strategis Tahun 2025
-
Megawati Utus Puan Maharani ke HUT Golkar, Sinyal PDIP Gabung ke Prabowo?
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian