Suara.com - Pemerintah Israel pada hari Minggu menyetujui rencana untuk menggandakan jumlah penduduknya di Dataran Tinggi Golan setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan karena "front baru" telah terbuka di perbatasan Israel dengan Suriah, setelah aliansi pemberontak yang dipimpin kaum Islamis merebut kekuasaan di negara Timur Tengah itu.
"Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menetap di sana," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Dataran Tinggi Golan adalah wilayah seluas 1.800 kilometer persegi di perbatasan Israel-Suriah. Israel merebut sebagian besar dataran tinggi strategis itu dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, dan mencaploknya pada tahun 1981. Meskipun hanya sekitar dua pertiga dari apa yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan berada di bawah kendali Israel, Israel mengelola titik-titik yang paling strategis.
Dataran Tinggi Golan dihuni oleh 24.000 orang Druze, minoritas Arab yang mempraktikkan aliran Islam, yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah, menurut analis Avraham Levine dari Alma Research and Education Center.
Selama bertahun-tahun, sekitar 31.000 warga Israel juga telah menetap di daerah tersebut, kata Levine, yang mengkhususkan diri dalam tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.
Pada tahun 2019, Presiden AS saat itu Donald Trump menyatakan dukungan Amerika terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, tetapi aneksasi tersebut belum diakui oleh sebagian besar negara. Suriah menuntut Israel mundur tetapi Israel menolak, dengan alasan masalah keamanan.
Selama bertahun-tahun, berbagai upaya perdamaian telah gagal di wilayah tersebut. Pada hari-hari setelah penggulingan Assad, pasukan Israel memasuki zona penyangga yang memisahkan Suriah dari Dataran Tinggi Golan, dengan mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan di Damaskus berarti pengaturan gencatan senjata telah "runtuh".
Pada hari Sabtu, Netanyahu mengatakan bahwa ia berbicara kepada Presiden AS terpilih Trump tentang perkembangan keamanan terbaru di Suriah. "Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah," kata Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan Israel di Suriah dimaksudkan untuk menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan kami," tambahnya.
Baca Juga: Jadi Korban Shin Tae-yong, Roberto Mancini: Urusan Saya Belum Selesai
Menurut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, perkembangan terbaru di Suriah meningkatkan ancaman terhadap Israel, "meskipun para pemimpin pemberontak mengklaim citranya moderat".
Kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dengan suara bulat menyetujui rencana lebih dari 40 juta shekel ($11 juta) untuk mendorong pertumbuhan demografi di Golan. Dikatakan bahwa Perdana Menteri mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah "mengingat perang dan garis depan baru Suriah, dan karena keinginan untuk menggandakan populasi Golan".
Pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa alias Abu Mohammed al-Jolani, mengatakan pada hari Sabtu bahwa Israel menggunakan dalih palsu untuk membenarkan serangannya terhadap Suriah, tetapi ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru karena negaranya berfokus pada pembangunan kembali.
Negara tetangga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga mengutuk keputusan Israel, dengan UEA - yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 - menggambarkannya sebagai "upaya yang disengaja untuk memperluas pendudukan".
Jerman juga mendesak Israel untuk "meninggalkan" rencana untuk menggandakan populasi yang tinggal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan dianeksasi di tepi barat daya Suriah. Juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan, "sangat jelas menurut hukum internasional bahwa wilayah yang dikuasai Israel ini adalah milik Suriah dan oleh karena itu Israel adalah kekuatan pendudukan".
Sharaa memimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menyingkirkan Presiden Assad dari kekuasaan Minggu lalu, mengakhiri kekuasaan tangan besi keluarga tersebut selama lima dekade. "Kondisi Suriah yang lelah karena perang, setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan perang, tidak memungkinkan terjadinya konfrontasi baru. Prioritas pada tahap ini adalah rekonstruksi dan stabilitas, bukan terseret ke dalam pertikaian yang dapat menyebabkan kehancuran lebih lanjut," katanya, menurut laporan Reuters.
Berita Terkait
-
Kekuasaan Asing Berebut Pengaruh, Suriah di Ambang Perpecahan
-
Operasi Evakuasi WNI dari Suriah Berlanjut, 83 Orang Menunggu
-
Rahasia Kekayaan Assad: Bagaimana Rp4 Triliun Sampai ke Rusia?
-
Provokasi Israel! Ekspansi Pemukiman di Golan Suriah Dikecam Dunia Arab
-
Jadi Korban Shin Tae-yong, Roberto Mancini: Urusan Saya Belum Selesai
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno