Suara.com - Usai Rezim Bashar al-Assad tumbang dan meninggalkan Israel, saat ini kondisi di negara itu tengah menjadi perhatian PBB.
Baru-baru ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengirimkan utusan khusus ke Suriah untuk melakukan misi kemanusiaan.
Yang dikirimkan itu yakni Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, ke Suriah untuk berinteraksi dengan pemerintahan transisi.
“Hari ini, Senin, Mr. Fletcher bertemu dengan Komandan Administrasi Baru, Mr. Ahmed al-Sharaa, dan Perdana Menteri Pemerintah Peralihan, Mr. Mohammed al-Bashir," kata Guterres dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Rusia Ria Novosti pada Selasa.
Guterres menyambut baik komitmen pemerintah Suriah yang baru untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan, tambah pernyataan tersebut.
"Pertemuan yang praktis dan memecahkan masalah dengan Mohammed al-Bashir, Perdana Menteri baru Pemerintah Transisi Suriah.
Saya yakin kami akan memiliki dasar untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh rakyat Suriah," kata Tom Fletcher di X setelah pertemuannya dengan perdana menteri sementara Suriah.
Oposisi bersenjata Suriah merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember. Pejabat Rusia telah mengatakan Assad mengundurkan diri sebagai presiden setelah mengadakan negosiasi dengan peserta konflik Suriah dan meninggalkan Suriah menuju Rusia, tempat dia diberikan suaka.
Mohammed al-Bashir, yang menjalankan pemerintahan berbasis di Idlib yang dibentuk oleh berbagai kelompok oposisi, diangkat sebagai perdana menteri sementara pada 10 Desember.
Baca Juga: Tolak Jadi Landasan Perang Israel, Suriah: Kami Tidak Ingin Ada Konflik
Ia mengumumkan bahwa pemerintah sementara telah dibentuk dan akan tetap berkuasa hingga Maret 2025. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO