Rusia Tak Ingin Ada Perdamaian dengan Ukraina, Uni Eropa Bakal Lakukan Hal Ini

Suara.com - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengklaim bahwa Rusia tidak ingin ada perdamaian dengan Ukraina sampai detik ini. Tentunya ini menjadi sorotan khusus bagi negara barat.

Dalam KTT Uni Eropa-Balkan Barat di Brussels, Kaja Kallas menilai bahwa perdamaian antara Rusia dan Ukraina tidak akan terjadi, bahkan solusinya sangat sulit.

"Tetapi kita berada dalam situasi di mana Rusia tidak menginginkan perdamaian, dan itu adalah masalah," katanya.

"Jadi untuk mendapatkan solusi terbaik, kita perlu mendukung Ukraina semampu kita," katanya lebih lanjut, seraya menambahkan bahwa Ukraina yang lebih kuat "di medan perang" akan membuatnya lebih kuat "di sekitar meja perundingan, dan itu juga demi kepentingan Eropa."

Kallas juga menyuarakan tujuannya untuk "melihat kemajuan yang nyata dalam proses perluasan selama lima tahun" masa jabatannya.

Setelah lebih dari seribu hari perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada Februari 2022, dia berkata: "Kami juga akan membahas aktivitas hibrida Rusia dan perang di Ukraina, dan apa yang dapat kami lakukan lebih banyak lagi."

Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menekankan bahwa perluasan tersebut merupakan "prioritas," dan "investasi geopolitik terpenting dalam perdamaian, keamanan dan kemakmuran."

Dia juga menggambarkan rencana pertumbuhan tersebut sebagai "perubahan besar" yang dapat "mengubah Balkan Barat secara radikal selama beberapa dekade ini."

Rencana tersebut diadopsi oleh Komisi EU pada November 2023, untuk mengintegrasikan Balkan Barat ke dalam pasar tunggal EU, memperdalam kerja sama ekonomi regional dan reformasi terkait EU, serta meningkatkan pendanaan pra-aksesi.

Baca Juga: Datang Langsung ke Mesir, Prabowo Beri Pesan Penting Untuk Mahasiswa Hingga Banggakan Gus Dur

Perdana Menteri Belgia Alexander de Croo mengatakan, sementara itu, bahwa EU adalah "satu-satunya mitra yang dapat diandalkan dan teguh bagi negara-negara Balkan Barat."

Mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam perjalanan mereka menuju aksesi EU, de Croo menambahkan bahwa blok tersebut, bagi pihaknya, "sejalan dengan proses perluasan," perlu melakukan "reformasi" untuk memastikan kesiapan menjadi "plus 27."

De Croo juga mengomentari situasi di Suriah, dengan mencatat pentingnya menghormati "integritas teritorialnya."

"Segala sesuatu perlu dilakukan untuk meredakan situasi, sehingga, misalnya, orang-orang yang ingin kembali, dapat kembali. Kita perlu menghindari Suriah sebagai tempat terjadinya konflik regional yang melibatkan banyak negara. Jadi seruan kami adalah: Hentikan kekerasan dan hormati integritas teritorial Suriah," kata De Croo lebih lanjut.

Bashar Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963.

Negara itu mengalami perang saudara yang kejam sejak awal 2011, ketika rezim Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga. [Antara].