Suara.com - Penggunaan air tanah yang selama ini menjadi sumber utama Warga DKI Jakarta dinilai harus ditekan dengan mengalihkannya ke air produksi perusahaan air minum atau PAM.
Sebab, apabila eksploitasi air tanah terus dilakukan bakal berdampak pada penururan permukaan tanah di Jakarta.
"Jika infrastrukturnya sudah memadai, masyarakat perlu mulai beralih dari penggunaan air tanah ke PAM Jaya," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah seperti dilansir Antara.
Ia mengemukakan bahwa penurunan tanah di Jakarta terus terjadi. Salah satu faktor penyebabnya, yakni penggunaan air tanah yang masif terjadi.
Sebagai gambaran, berdasarkan hasil survei badan Geologi di tahun 2018, penurunan tanah di Jakarta terjadi dengan kecepatan yang bervariasi. Pada sisi utara Jakarta, seperti Ancol, permukaan tanah turun sekira 7 centimeter per tahun.
Isu penurunan tanah di Jakarta sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak tahun 1990-an. Hal tersebut lantaran, Jakarta yang berada di kawasan pesisir memiliki jenis tanah sedimen aluvial yang rentan terhadap penurunan tanah.
Selain itu, pertumbuhan urban yang pesat di kota ini, ditandai dengan ekspansi bisnis, industri, perdagangan, transportasi, dan real estate, telah menarik gelombang besar penduduk. mengakibatkan pertumbuhan populasi yang masif dan peningkatan kebutuhan yang signifikan akan air bersih.
Jakarta sendiri menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air bersih, sebaba hanya 65 persen wilayah yang tertutup infrastruktur pipa air hingga saat ini.
Praktik eksploitasi air tanah yang terjadi selama tiga dekade telah menjadi pemicu utama penurunan tanah yang semakin memburuk di Jakarta.
Baca Juga: Banjir Rob Kerap Kepung Wilayah Pesisir Jakarta, Pengamat Minta Warga Beralih Gunakan Air Perpipaan
Berdasarkan artikel Mengatasi Penurunan Tanah dan Krisis Air Jakarta dalam Economi Brief yang diterbitkan LPEM FEB UI disebutkan bahwa pengambilan air tanah tercatat meningkat dari 21.849.031 meter kubik per tahun pada tahun 2000 menjadi 22.629.468 meter kubik per tahun pada tahun 2008.
Kemudian pada tahun 2020, angka turun menjadi 6.014.240 meter kubik per tahun karena pemberlakuan pajak pengambilan air tanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009.
Lantaran itu, Trubus meminta PAM Jaya terus mengedukasi dan memberikan layanan air bersih kepada masyarakat supaya tidak memperburuk kondisi tanah di Jakarta.
Apalagi langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan eksploitasi air tanah yang berdampak buruk pada penurunan tanah.
"Masyarakat harus terus diimbau untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan beralih menggunakan layanan air dari PAM," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Dasco Ketok Palu Pengesahan UU Penyesuaian Pidana, Ini 5 Poin Pentingnya
-
Jakarta Siap Dipantau 1.000 Kamera e-TLE pada 2026, Penindakan Lalu Lintas Bakal 95% Elektronik
-
Menhub Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Tol serta Mudik Gratis untuk Nataru, Ini Rinciannya
-
Darurat yang Tak Bisa Lagi Diabaikan: Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, Siapa yang Lalai?
-
Lumpur Rendam RSUD Aceh Tamiang: Momen Pilu Dokter Menangis di Tengah Obat-obatan yang Rusak Parah
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!