Tambah Beban Ekonomi Rakyat, Anggota DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta

Suara.com - Wacana untuk menaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta mendapat respons negatif dari kalangan anggota legislatif.

Salah satunya disuarakan Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino yang menyebut bahwa kenaikan tarif tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat.

"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Sabtu (21/12/2024).

Ia mengemukakan bahwa penolakan tersebut lantaran ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan kepada tingkat ekonomi masyarakat saat ini yang dihadapkan pada posisi terdesak.

Kenaikan tarif transportasi seperti Transjakarta, jelas Wibi, tentunya menambah beban ekonomi masyarakat.

Apalagi bagi warga yang selama ini sangat bergantung pada moda transportasi publik tersebut untuk aktivitas sehari-hari.

Wibi mengemukakan bahwa Transjakarta seharusnya tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," katanya.

Wibi mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

Baca Juga: Setelah MRT Jakarta Fase 2A Beroperasi, Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Bakal 'Pensiun'

"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan Transjakarta, salah satunya berfungsi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

Apabila tarifnya dinaikkan, Wibi menilai ada risiko yang dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Lantaran itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp 3.500.

"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.