Suara.com - Wacana untuk menaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta mendapat respons negatif dari kalangan anggota legislatif.
Salah satunya disuarakan Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino yang menyebut bahwa kenaikan tarif tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Sabtu (21/12/2024).
Ia mengemukakan bahwa penolakan tersebut lantaran ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan kepada tingkat ekonomi masyarakat saat ini yang dihadapkan pada posisi terdesak.
Kenaikan tarif transportasi seperti Transjakarta, jelas Wibi, tentunya menambah beban ekonomi masyarakat.
Apalagi bagi warga yang selama ini sangat bergantung pada moda transportasi publik tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Wibi mengemukakan bahwa Transjakarta seharusnya tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," katanya.
Wibi mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
Baca Juga: Setelah MRT Jakarta Fase 2A Beroperasi, Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Bakal 'Pensiun'
"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan Transjakarta, salah satunya berfungsi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.
Apabila tarifnya dinaikkan, Wibi menilai ada risiko yang dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Lantaran itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp 3.500.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden