Suara.com - Wacana untuk menaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta mendapat respons negatif dari kalangan anggota legislatif.
Salah satunya disuarakan Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino yang menyebut bahwa kenaikan tarif tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Sabtu (21/12/2024).
Ia mengemukakan bahwa penolakan tersebut lantaran ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan kepada tingkat ekonomi masyarakat saat ini yang dihadapkan pada posisi terdesak.
Kenaikan tarif transportasi seperti Transjakarta, jelas Wibi, tentunya menambah beban ekonomi masyarakat.
Apalagi bagi warga yang selama ini sangat bergantung pada moda transportasi publik tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Wibi mengemukakan bahwa Transjakarta seharusnya tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," katanya.
Wibi mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
Baca Juga: Setelah MRT Jakarta Fase 2A Beroperasi, Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Bakal 'Pensiun'
"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan Transjakarta, salah satunya berfungsi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.
Apabila tarifnya dinaikkan, Wibi menilai ada risiko yang dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Lantaran itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp 3.500.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!