Suara.com - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memicu gelombang protes yang tak bisa lagi diabaikan.
Tak hanya ramai di media sosial dengan petisi yang sudah ditandatangani ribuan orang, kini Generasi Z juga mulai turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ini.
Banyak masyarakat merasa kenaikan ini terlalu membebani. Rocky Gerung, pengamat politik yang kerap melontarkan pandangan tajam, menyebut tekanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan terus meningkat karena isu PPN.
“Tekanan terhadap pemerintahan Prabowo pasti akan berlanjut, terutama soal PPN 12 persen itu,” ujar Rocky melalui kanal YouTube-nya, Senin (23/12/2024).
Bukan Hanya Soal Angka, Tapi Daya Beli Rakyat
Rocky menegaskan, protes yang muncul bukan hanya soal perbedaan angka 11 persen dan 12 persen, melainkan karena daya beli rakyat yang semakin tergerus.
“Tuntutan rakyat adalah pembatalan. Ini bukan sekadar angka, tetapi soal kemampuan rakyat untuk membayar pajak,” jelasnya.
Menurut Rocky, kenaikan ke angka 12 persen tergolong tinggi, terlebih untuk masyarakat yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mengimbau agar Presiden Prabowo mendengarkan suara rakyat sebelum ketidakpuasan ini semakin meluas.
Baca Juga: Kenaikan PPN: Langkah Lebih Adil untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
“11 ke 12 persen itu tinggi sekali. Pemerintah harus segera mendengar protes ini, sebelum semuanya makin rumit,” tambahnya.
PPN di Setiap Sudut Kehidupan
Rocky memberikan gambaran betapa kenaikan PPN ini menyentuh setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dari membeli sabun pencuci piring, hingga makanan di atas meja makan, semua kena pajak.
“Bayangkan, beli sabun kena PPN, piringnya kena PPN, lap pengeringnya kena PPN, dan bahkan makanan di atas piring itu juga kena PPN. Tentu ini sangat memberatkan rakyat,” tuturnya.
Protes ini menjadi bukti bahwa kenaikan PPN 12 persen bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik itu, ada perjuangan masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
Akankah pemerintah mendengar? Hanya waktu yang akan menjawab.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu