Suara.com - Narasi yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dinilai wajar.
Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Haunan Fachry Rohilie, mengatakan, dilihat dari sisi PDIP memang tampak adanya upaya membangun persepsi publik mengenai dugaan keterlibatan Jokowi.
"Karena momentumnya itu tepat pasca pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby. Momentum itu yang mendasari kontra narasi yang dibangun PDIP," kata Haunan kepada Suara.com, Jumat (27/12/2024).
Menurutnya, PDIP merasa punya dukungan kuat dari masyarakat, mengingat partai tersebut menjadi pemenang pemilu 2024. Akan tetapi, Haunan menyampaikan kalau faktor itu sebenarnya tidak serta merta langsung membuat PDIP dapat simpati publik.
"Perlu digarisbawahi bahwa Party ID di Indonesia ini kan rendah. Jadi narasi itu ya pasti hanya berkutat pada loyalis-loyalis PDIP," imbuhnya.
Di sisi lain, Jokowi juga memiliki Projo sebagai ormas relawan yang sebagian besar juga pemilih PDIP. Sehingga, menurut Haunan, perhatian terhadap penetapan tersangka Hasto tidak sebesar desakan publik untuk menuntaskan dan menangkap Harun Masiku yang masih buron.
Haunan juga menyampaikan kalau ada risiko yang terlalu besar jika KPK sembarangan menetapkan status tersangka.
"Tidak mungkin KPK itu sembarangan menetapkan tersangka, ada nama baik lembaga, nama baik penyidik yang dipertaruhkan," ujarnya.
Haunan juga melihat adanya persepsi publik bahwa kasus Hasto sempat tertahan sejak 2020, mengingat PDIP saat itu masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, kini situasinya berubah setelah PDIP berada di kubu oposisi Prabowo-Gibran.
"Bisa kami anggap ini kepingan puzzle yang publik bangun untuk menganalisa fenomena ini. Sah-sah saja, cuma tidak ada bukti yang memperkuat opini tersebut," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, penyebab ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka karena adanya motif politik. Dia juga sampai menyinggung nama Jokowi.
"Karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny dalam jumpa pers, beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
PDIP Curiga Kasus Hasto Berbau Politis, Habiburokhman: Berdebat soal Ini Gak akan Selesai sampai Kiamat!
-
Tak Sudi Hasto Kristiyanto Diisukan Kabur ke Luar Negeri, PDIP Murka: Kami Akan Tuntut!
-
Tak Kaget Kini Tersangka KPK, Novel Baswedan Sebut Gagalnya OTT Harun Masiku dan Hasto PDIP Gegara Ulah Firli Bahuri
-
Jerat Hasto 2 Kasus Sekaligus: Harta Kekayaan Fantastis Ketua Baru KPK Setyo Budiyanto, Makin Melejit Sejak...
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura