News / Nasional
Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:39 WIB
Kolase Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Anggota DPR Habiburokhman. (Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Dia menjelaskan bahwa presiden memiliki hak untuk memberi amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Supratman juga mengatakan secara hierarki hukum, KUHPidana berada di bawah UUD.

Load More