Sentilan Bahlil di Penutup Tahun Singgung Pihak yang Tersangkut Hukum, Buat Siapa?

Suara.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung adanya pihak yang tersangkut masalah hukum tapi justru malah saling menyalahkan.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya pada acara Refleksi Akhir Tahun dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Awalnya, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa kader Golkar juga pernah tersandung proses hukum. Namun itu semua diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tak saling menyalahkan.

"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, menyerahkan persoalan hukum kepada instrumen negara untuk bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.

Sementara di sisi lain, Bahlil mengingatkan, jika semua harus kompak untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

"Negara ini, kalau mau maju hanya satu kata: Harus ada kekompakan antar sesama antaranak bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang belum baik di masa lalu kita perbaiki di masa depan," katanya.

Bicara Masa Lalu

Bahlil bahkan meminta semua pihak jangan selalu terus bicara masa lalu, tetapi berfokus pada masa depan.

Baca Juga: Bahlil Bongkar Isi Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara, Singgung Soal Evaluasi

"Bukan kita menarik terus ke belakang. Kapan bangsa ini mau maju? Dan masa depan bangsa ini ada pada kita semua," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

Penetapan tersangka Sekjen PDIP tersebut kemudian dianggap sebagai bentuk politisasi dan upaya kriminalisasi.

Seperti disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

"Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai Pemilu, hilang lagi," ujarnya dalam jumpa persnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Ronny menilai upaya penetapan tersangka kepada Hasto justru seperti teror.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," katanya.