Suara.com - Pembahasan soal kenaikan tarif PPN 12 persen terus menjadi topik hangat menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025. Kabarnya, kebijakan PPN 12 persen ini mulai berlaku pada hari pertama tahun 2025.
Apakah itu artinya malam tahun baru 2025 ini masyaraka masih bisa foya-foya lantaran belum terjadi kenaikan PPN? Lantas, kapan sebenarnya PPN 12 persen mulai diberlakukan?
PPN 12 Persen Kapan Berlaku?
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan di Indonesia. Tahun 2025 ini, pemerintah sepakat untuk menaikkan pajak tersebut, sehingga ada kenaikan PPN 12 persen.
Namun, pertanyaannya adalah kapan kebijakan ini akan berlaku dan apa saja yang menjadi dasar penerapannya?
Pemerintah telah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Kebijakan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kenaikan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Kebijakan PPN 12 persen ini juga telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2025.
"Setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan beberapa jajaran kementerian lain, saya merasa perlu untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini sendiri," kata Presiden Prabowo.
Menurut penjelasan Prabowo, kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 ini adalah kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR sejak 2021. Dimana sejak itu PPN naik bertahap setiap tahunnya.
"Dari 11 persen ke 12 persen pada 1 Januari 2025, besok. Kenaikan secara bertahap ini bermaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan kepada masyarakat terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ucap Prabowo pada konferensi pers tersebut.
Baca Juga: Didampingi Sri Mulyani, Prabowo Tiba di Kantor Kemenkeu, Umumkan PPN 12 Persen?
Itu artinya, mulai besok masyarakat perlu menyesuaikan kebutuhan lantaran adanya lonjakan harga untuk barang-barang dan jasa kebutuhan tertentu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah memberitahukan kebijakan baru ini. Tarif PPN 12 persen di 2025 akan berlaku untuk seluruh barang dan jasa.
Barang Bebas PPN
Dijelaskan bahwa hanya ada 3 barang pokok yang tidak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yaitu minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama yaitu sebesar 11 persen.
Selain itu, ada sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. DJP Kementerian Keuangan menyebutkan barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.
Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan pokok:
Berita Terkait
-
Didampingi Sri Mulyani, Prabowo Tiba di Kantor Kemenkeu, Umumkan PPN 12 Persen?
-
Sore Ini, Presiden Prabowo Bakal Kasih Kejutan Soal Nasib PPN 12 Persen
-
Kenaikan PPN 2025: Produk Pangan Dalam Negeri Bebas Pajak!
-
'Terima Kasih Pak Prabowo', Rieke Diah Pitaloka Tiba-tiba Yakin PPN 12 Persen Cuma untuk Barang Mewah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
Terkini
-
Badan Geologi Ingatkan Longsor Susulan Masih Mengintai Cisarua, Ini Pemicunya
-
Percepatan Relokasi dan Tata Ruang Aman Jadi Fokus Mendagri Pascabencana
-
Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara
-
Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan
-
Pengamat Nilai Pengacara Nadiem Tak Siap Hadapi Jaksa, Apa Alasannya?
-
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Bela Istri dari Jambret di Sleman, Ini Kronologi Versi Polisi
-
JPO 'Melayang' JIS-Ancol Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta, Kapan Bisa Digunakan?
-
Pramono: WFH dan PJJ di Jakarta Hanya Saat Hujan Deras, Cerah Tetap Masuk Normal
-
Adu Cepat Lawan Maut: Basarnas Terjang 'Bubur Pasir' Cari Puluhan Korban Longsor Cisarua
-
PDIP Jabar Siapkan Relawan Kesehatan Desa, Hasto Kristiyanto: Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral