Suara.com - Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel mengatakan penilaian Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut dicurigai sebagai proksi atau perang tidak langsung.
Menurutnya, penilaian tersebut bukan hanya serangan terhadap Jokowi, melainkan juga kepada Indonesia.
"Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?" kata Noel dalam keterangannnya, Rabu (1/1/2025).
Noel berpandangan OCCRP yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda memang pantas dicurigai sebagai perpanjangan tangan (proksi) pihak tertentu untuk menyudutkan Jokowi.
Pihak tersebut, menurut Noel, bisa dari kelompok tertentu di dalam negeri bahkan bisa juga organisasi di berbagai negara.
"Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan. Ini soal martabat kita sebagai bangsa. Jadi masalah ini tak bisa dianggap remeh," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi bersama enam mantan kepala negara lain hanya masuk finalis, sedangkan yang dinobatkan sebagai orang terkorup 2024 versi OCCRP adalah nama mantan penguasa Rezim Suriah Bashar Al-Assad
"Mereka menyebut Presiden Suriah Bashar Al Assad yang sudah kabur ke Rusia menjadi pemenang, mungkin ada kaitan dengan gejolak di Suriah sekarang," kata Noel.
Noel mengatakan belakangan ini penegakan hukum di Indonesia sengaja dipersepsikan pihak tertentu sebagai serangan secara politik. Menurutnya pantas dicermati karena bisa merambat ke soal lain.
"Maka kalau OCCRP memang netral dan imparsial (tidak memihak), jelaskan kriteria dan fakta mana yang dimasukkan dalam kriteria tersebut. Jangan menarik asumsi tanpa data dan fakta yang jelas. Jangan pula hanya berdasarkan persepsi yang tidak faktual," katanya.
"Kita pantas mencurigai hasil penilaian OCCRP, karena ada yang mengatakan, OCCRP menarik kesimpulan berdasarkan nomisasi/voting dari pembaca hingga jurnalis dunia. Penentuan finalis tergantung masukan publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain relasi OCCRP," sambungnya.
Noel mengatakan jumlah pembaca dan pilihan atau nominasi oleh pembaca bisa diarahkan.
"Link untuk voting pembaca, bisa disebar melalui grup-grup WhatsApp atau media sosial. Jadi hasilnya bisa diarahkan. Maka kita pantas curiga,” ujar Noel.
Respons Jokowi
Sebelumnya, Jokowi menanggapi namanya yang masuk dalam daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. Jokowi menyebut bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun