Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui memang adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presiden Threshold (PT) 20 persen sangat mengagetkan.
Namun, ia mengatakan Prabowo Subianto belum memikirkan strategi ke depan menghadapi Pilpres 2029 pasca adanya putusan tersebut.
"Ini adalah keputusan di awal tahun 2025 yang saya kira mengagetkan, mengagetkan karena keputusan ini sudah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, dari organisasi, lembaga bahkan partai politik sampai dengan perorangan tidak pernah gol," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Ia mengatakan, adanya putusan MK tersebut merupakan kejutan di awal tahun terlebih juga buat demokrasi Indonesia.
"Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, Hakim yang sama, kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut," katanya.
"Terus terang di sisi lain ini adalah sebuah kejutan di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi," sambungnya.
Di sisi lain, ketika ditanya apa strategi Gerindra untuk Pilpres 2029 ke depan dengan adanya putusan MK tersebut, Muzani mengatakan, jika Prabowo selaku Ketua Umum partai belum memikirkan untuk Pilpres 2029.
"Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan Presiden tahun 2029, karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya belum 100 hari," katanya.
Menurutnya, Prabowo sedang berkonsentrasi kepada upaya untuk melaksanakan program, sebagai presiden.
Baca Juga: MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Fraksi Gerindra Bakal Patuh
"Sekarang baru saja melaksanakan program makan siang bergizi sekarang sedang bersiap untuk melaksanakan pelaksanaan haji dan seterusnya, dan seterusnya, banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau termasuk swasembada pangan, swasembada energi dan berbagai macam program lain yang itu menjadi konsen beliau," katanya.
"Sehingga terhadap persoalan ini beliau tentu saja belum terlalu memikirkan amat, sehingga apalagi di tahun 2029, sehingga bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional