Suara.com - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani '98 menilai laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bisa menjadi pintu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menjelaskan laporan OCCRP seharusnya dimanfaatkan KPK untuk menelusuri dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya.
"Kan kalimat yang sangat jelas dalam rilisnya OCCRP bahwa Saudata Jokowi Dodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan tindak pidana korupsi itu, melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk memperngaruhi peradilan di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain,” kata Ubed di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
"Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk masuk membongkar yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, OCCRP merilis sejumlah nama tokoh dunia yang dianggap paling korup. Tak hanya korup, nama-nama tersebut juga dinilai melakukan kejahatan yang terorganisir.
Meski pada akhirnya nama mantan penguasa Rezim Suriah Bashar Al-Assad yang dinobatkan sebagai orang terkorup 2024, nama Jokowi masuk daftar finalis.
Selain Jokowi, ada 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani.
Dalam laman resminya, OCCRP memang mengakui tidak punya bukti Jokowi melakukan korupsi. Namun, lembaga tersebut menjelaskan bahwa munculnya Jokowi dalam daftar tokoh paling korup dunia karena Jokowi dinilai telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi juga disebut telah menggunakan lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, untuk memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran yang kini menjadi Wakil Presiden untuk menjadi peserta dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: OCCRP Sebut Jokowi Tokoh Terkorup Dunia, Bivitri: Nepotisme Itu Akar Korupsi Paling Luar Biasa
Menanggapi itu, Jokowi menyebut bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.
“Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa," terang dia saat ditemui, Selasa (31/12/2024) sore.
Ketika disinggung dianggap memanipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam, Jokowi mempertanyakan itu.
"Ya apa, sumber daya alam apalagi," ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Juga banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti.
Jokowi menegaskan semua orang bisa memakai kendaraan apapun, baik itu partai atau ormas untuk membuat framing jahat dan tuduhan jahat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba