Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam melakukan penelitiannya tidak seperti lembaga hukum yang memakai undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Diketahui bahwa, OCCRP merupakan jaringan jurnalis investigasi global yang telah menetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia.
Bivitri menjelaskan bahwa cara kerja OCCRP dalam melakukan sebuah penelitian adalah dengan melihat corrupt system atau sistem di salah satu negara yang telah dirusak.
"Dalam bahasa Inggris, corrup itu bukan sekedar tindak pidana korupsi tapi tindakan buruk yang membuat rusak," jelasnya dalam siniar di kanal Youtube Bambang Widjojanto dikutip Suara.com, Selasa (7/1/2025).
Selain sistem yang dirusak, Ia juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh influencer terhadap masyarakat yang cenderung menerima nepotisme sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Kita sudah cenderung menerima nepotisme besar-besaran dari Jokowi kepada anaknya, tapi di mata dunia internasional nepotisme itu akar dari korupsi yang sangat luar biasa," kata Bivitri.
Bivitri menjelaskan bahwa OCCRP dalam melakukan penelitian juga melihat media internasional seperti The Economics dan New York Times yang pernah menulis soal nepotisme Jokowi.
"Mereka kan melihat itu, jadi memang di skala global tindakan koruptif dia itu sudah terlacak OCCRP, lalu dibuatkan rangkingnya," jelasnya.
Bivitri juga menegaskan bahwa terdapat cara berpikir yang salah dari para pendukung Jokowi yang menyatakan bangsa Indonesia telah dirusak sistemnya oleh lembaga asing yakni OCCRP.
"Mereka (OCCRP) hanya menunjukkan satu orang, yaitu Joko Widodo yang dianggap merusak sistem, tapi bukannya bangsa kita juga dianggap rusak," pungkasnya.
Reporter: Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
-
Kill The Messenger, Bivitri Bongkar Serangan Balik Buzzer ke OCCRP usai Jokowi jadi Tokoh Terkorup Dunia
-
Diprediksi jadi 10 Pemimpin Berpengaruh 2025, Rocky Gerung Sebut Tantangan Prabowo Tinggalkan Jokowi: Kalau Tidak...
-
Pemimpin Terkorup versi OCCRP, Rizieq Tantang Nyali Prabowo Seret Jokowi ke Penjara: Jangan Dilindungi dan Dibela!
-
Sikapi Laporan OCCRP, Rizieq Murka: Kalau Dikatakan Orang Paling Korup di Dunia, KPK Mestinya Tangkap Jokowi!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
Terkini
-
Empati Musibah Sumatera, Polda Metro Ingatkan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Knalpot Brong!
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila