Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam melakukan penelitiannya tidak seperti lembaga hukum yang memakai undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Diketahui bahwa, OCCRP merupakan jaringan jurnalis investigasi global yang telah menetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia.
Bivitri menjelaskan bahwa cara kerja OCCRP dalam melakukan sebuah penelitian adalah dengan melihat corrupt system atau sistem di salah satu negara yang telah dirusak.
"Dalam bahasa Inggris, corrup itu bukan sekedar tindak pidana korupsi tapi tindakan buruk yang membuat rusak," jelasnya dalam siniar di kanal Youtube Bambang Widjojanto dikutip Suara.com, Selasa (7/1/2025).
Selain sistem yang dirusak, Ia juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh influencer terhadap masyarakat yang cenderung menerima nepotisme sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Kita sudah cenderung menerima nepotisme besar-besaran dari Jokowi kepada anaknya, tapi di mata dunia internasional nepotisme itu akar dari korupsi yang sangat luar biasa," kata Bivitri.
Bivitri menjelaskan bahwa OCCRP dalam melakukan penelitian juga melihat media internasional seperti The Economics dan New York Times yang pernah menulis soal nepotisme Jokowi.
"Mereka kan melihat itu, jadi memang di skala global tindakan koruptif dia itu sudah terlacak OCCRP, lalu dibuatkan rangkingnya," jelasnya.
Bivitri juga menegaskan bahwa terdapat cara berpikir yang salah dari para pendukung Jokowi yang menyatakan bangsa Indonesia telah dirusak sistemnya oleh lembaga asing yakni OCCRP.
"Mereka (OCCRP) hanya menunjukkan satu orang, yaitu Joko Widodo yang dianggap merusak sistem, tapi bukannya bangsa kita juga dianggap rusak," pungkasnya.
Reporter: Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
-
Kill The Messenger, Bivitri Bongkar Serangan Balik Buzzer ke OCCRP usai Jokowi jadi Tokoh Terkorup Dunia
-
Diprediksi jadi 10 Pemimpin Berpengaruh 2025, Rocky Gerung Sebut Tantangan Prabowo Tinggalkan Jokowi: Kalau Tidak...
-
Pemimpin Terkorup versi OCCRP, Rizieq Tantang Nyali Prabowo Seret Jokowi ke Penjara: Jangan Dilindungi dan Dibela!
-
Sikapi Laporan OCCRP, Rizieq Murka: Kalau Dikatakan Orang Paling Korup di Dunia, KPK Mestinya Tangkap Jokowi!
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta