Suara.com - Ketua Ikatan dokter Indonesia (IDI) dr. Adib Khumaidi menyebut program makan bergizi gratis (MBG) memang perlu dilakukan untuk menangani persoalan stunting serta meningkatkan kesehatan ibu hamil. Menurutnya, makan gratis yang dibagikan itu sudah seharusnya bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
"Yang penting harus dikedepankan adalah makan gratis ini adalah satu upaya kita bersama. Jadi ini bukan hanya dilihat dari sebuah upaya untuk menjawab janji Presiden Prabowo saja, tapi ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama untuk mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ini perlu kolaborasi," kata Adib dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/1/2025).
Adib juga menyampaikan, pemberian MBG wujud dari upaya pencegahan penyakit pada masyarakat. Dengan konsumsi makanan bergizi secara konsisten, diharapkan status kesehatan masyarakat membaik. Sehingga angka kesakitan kita ditekan lebih rendah. Juga mencegah bertambahnya anak-anak yang mengalami stunting di masa depan.
"Hal ini adalah satu upaya negara untuk kemudian semakin memperkuat upaya preventif-promotif sebenarnya. Jadi kita enggak terkonsentrasi hanya masalah kuratif. Karena kalau kita berhasil pada masalah kuratif, maka kita nanti akan hanya fokus pada menunggu orang itu sakit. Paradigmanya harus kita rubah menjadi paradigma itu paradigma sehat," paparnya.
Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja, tetapi juga seluruh seluruh komponen masyarakat ikut terlibat dalam upaya memantau program tersebut. Adib menekankan, pemerintah harus bisa memastikan kalau MBG dilaksanakan dengan tepat mutu, tepat sasaran, juga tepat pembiayaan agar manfaatnya terwujud.
"Dengan kepentingan makan gratis, baik itu dari aspek gizi, dari aspek kemanfaatan, dari aspek kemudian accessibility yang juga harus diperhatikan kelompok masyarakatnya yang membutuhkan," ucap Adib.
Diketahui, program MBG telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Program tersebut dilaksanakan dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi.
Adapun provinsi yang sudah memiliki SPPG di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Baca Juga: Cukup 3 Menu Rekomendasi MBG: Simpel, Bergizi, dan Sulit Jadi 'Mainan' Mafia
Berita Terkait
-
Apakah Susu Wajib Ada di Menu Makan Bergizi Gratis? Ini Kata Ahli Gizi
-
Ini Komentar Ahli Gizi Soal Makan Bergizi Gratis: Dari Meja Ini Udah Jelas...
-
Baru Mulai, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Banjir Kritikan: Lauk Mentah hingga Larangan Foto
-
Cukup 3 Menu Rekomendasi MBG: Simpel, Bergizi, dan Sulit Jadi 'Mainan' Mafia
-
Warga Semarang Senang Terlibat di Dapur Makan Bergizi Gratis: Ini Membuka Lapangan Pekerjaan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya