Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai posisi Megawati Soekanoputri sebagai Ketua Umum PDIP berpeluang digeser pada kongres partai mendatang. Ia menyebutkan peluang tersebut terbuka mengingat usai Megawati yang kini sudah sepuh.
"Hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri saat ini sudah sepuh. Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpim partai sebesar PDIP," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (10/1/2025).
Meski peluang mengganti jabatan ketua umum terbuka, Jamiluddin menilai Megawati perlu diberikan posisi strategis dan menentukan. Posisi itu perlu diberikan kepada Megawati mengingat kondisi paetai yang saat ini sedang tidak baik.
Menurut Jamiluddin, Megawati bisa diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PDIP atau yang setara dengan jabatan tersebut.
"Posisi itu diperlukan agar pergantian ketua umum dapat berjalan mulus. Setidaknya, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal," ujar Jamiluddin.
Sementara itu, dari internal partai, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima mandat sebagai ketua umum yang dikehendaki Megawati.
"Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legawa, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati," kata Jamiluddin.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini mengatakan cara tersebut sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Jamiluddin berujar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi tempat yang strategis, sementara posisi Ketua Umum Partai Demokrat diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia berujar strategi tersebut dapat menahan gempuran dari eksternal dan internal. Regenerasi di Partai Demokrat berjalan mulus dan sekarang soliditas internal sangat terjaga.
Baca Juga: Rocky Gerung Curigai Jokowi di Balik Misteri Pagar Laut: Mustahil Dipasang Bandung Bondowoso Semalam
Jamiluddin melihat posisi Megawati di PDIP tetap kuat kendati nanti tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, asal digeser untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pembina. Dengan begitu, Megawati dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari eksternal terhadap PDIP.
"Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina," kata Jamiluddin.
"Setidaknya gangguan dari eksternal bisa diredam. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sosok Megawati akan dapat menjaga soliditas internal," sambungnya.
Menurut Jamiluddin soliditas karena Megawati tersebut yang akan menjadi benteng bagi PDIP agar sulit ditembus pihak eksternal.
"Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya," kata Jamiluddin.
"Dengan cara itu, Megawati berhasil mengalihkan tongkat kepemimpinan di PDIP. Ini akan menjadi sejarah bagi Megawati yang sukses dalam suksesi estapet kepemimpinan di partainya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Curigai Jokowi di Balik Misteri Pagar Laut: Mustahil Dipasang Bandung Bondowoso Semalam
-
Bongkar Pagar Laut di Dekat PSN PIK 2, Said Didu: Saya Tertawakan Penguasa Betapa Bodoh Serahkan Negara ke Pengembang
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
-
Disebut Demi Syahwat Politik Jokowi, Kubu Andika-Hendrar Tuding Polri Bantu Menangkan Luthfi-Yasin di Pilkada Jateng
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran